Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono menantang Presiden Joko Widodo untuk meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Sumarno dan Dirut PLN Sofyan Basir terkait dugaan pembicaraan bagi-bagi fee.

"Sekarang berani enggak itu pak Jokowi meminta kepada KPK untuk dibuka percakapan itu, karena percakapan itu jelas. Berani nggak pak Jokowi? Taruhannya itu aja," ujar Ferry Juliantono saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Tanggapi rekaman pembicaraan yang diduga sudah dipotong,

"Yang motong siapa BIN? atau siapa, ini kan berarti ada perselisihan di dalam pemerintahan itu sendiri dengan menteri yang ada," jelas Ferry.

Politisi Gerindra itu berpendapat telah terjadi ketidak kompakan antar pemerintah yang ada pada masa kepemimpinan Jokowi. Dirinya pun meminta pemerintah segera membuka kasus guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

"Saya sebagai bagian dari partai Gerindra diluar pemerintahan, minta kasus ini cepat dibuka biar tahu yang sebenarnya seperti apa," ujar Ferry.

Baca: Massa Buruh FSP LEM SPSI: Kita Cari Presiden yang Pro Buruh!

Baca: Jalur Imam Bonjol Ditutup, Rute Transjakarta Dialihkan ke Jalur Ini

Tugas pemerintah saat ini sangat berat karena harus mengemban beban nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang hampir menyentuh angka Rp 15.000.

Ditambah dengan harga-harga barang yang kemungkinan naik jelang Ramadan, Ferry menyarankan Jokowi untuk tidak banyak berkampanye.

"Ini kan masalah rakyat jangan kebanyakan kampanye lah pak Jokowi nih, kalau udah Rp15.000 jatuh loh ini presiden, jatoh sendiri, bukan ganti presiden," ungkap Ferry.

"Masalah ini bukan faktor Pilpres, ini yang dipertaruhkan rakyat negara," pungkasnya.