TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atribut demo yang memuat tanda pagar #2019GantiPresiden terlihat di tengah kerumunan massa unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Jalan Merdeka Barat, Selasa (1/5/2018).

Koordinator Lapangan Barisan Pelopor Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia Yumanan mengatakan, informasi dalam tagar tersebut termasuk tuntutan mereka.
"(Tuntutannya) ganti presiden 2019. Cabut Perpres No 20 Tahun 2018 tentang pengunaan tenaga kerja dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan," kata Yumanan kepada Kompas.com di lokasi, Selasa.

Ia bersama 2.800 buruh yang didominasi wanita itu mengikuti rombongan buruh lainnya menggelar demo. Mereka berjalan dari Jalan Medan Merdeka sampai Istana Negara. Selain tagar #2019GantiPresiden, mereka membawa banner sepanjang 5 meter yang bertuliskan kalimat "Sejak Anda Jadi Presiden, Kaum Buruh Sengsara. Kami Pastikan Tidak Pilih Jokowi".

Yumanan mengaku tidak mengetahui adanya imbauan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang atribut #2019GantiPresiden dalam aksi Hari Buruh. "Menurut saya enggak ada (dengar aturan itu).

Boleh aja. Karena ganti presiden enggak cuma Jokowi saja, presiden bisa siapa saja. Memang kita semua ikut ini tujuannya menyampaikan (suara) ke presiden dan pemerintah," kata Yumanan.

Sebelumnya, pada Senin (30/4/2018) Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengimbau tak ada atribut berbau kampanye ataupun #2019GantiPresiden atau #2019TetapJokowi dalam demo Hari Buruh.

"Kami harap tidak bertemu antara buruh yang mau ganti presiden atau buruh yang mau tetap presiden," kata Rahmat.

Ia mengatakan, atribut-atribut yang ada pada demo Hari Buruh jangan sampai menjadi ajang politik. May Day, kata dia, merupakan hari perjuangan buruh dan harus jauh dari nuansa politik 2019.

"Kalau sampai ada buruh yang menyuarakan yel-yel tersebut akan langsung dicegah. Apalagi ajakan memilih parpol," kata Rahmat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada Atribut #2019GantiPresiden di Kerumunan Massa Demo Hari Buruh"