Di tengah dinamika ekonomi dunia, Pancasila sebagai dasar negara diharapkan menjadi suatu paradigma sendiri bagi masyarakat Indonesia.

Paradigma implementasi cita-cita luhur pendiri bangsa terutama soal perekonomian negara dituangkan dalam Ekonomi Pancasila.

Guna mengenalkan pentingnya paradigma tersebut, Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggelar seminar nasional Ekonomi Pancasila.

Seminar ini digelar di Aula Gedung F lantai 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (3/5/2018).

Semibar dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia, Arif Budimanta dan Guru Besar Universitas Brawijaya, Munawar.

Kedua pemateri menyampaikan betapa pentingnya Pancasila sebagai landasan perekonomian di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terus berupaya untuk mendorong kebijakan Ekonomi Pancasila.

Satu diantaranya dengan digalakkannya Kartu Indonesia Pintar yang menjadi sarana bagi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung untuk melanjutkan sekolah.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah menjamin pendidikan bagi anak-anak Indonesia untuk terus mengeyam ilmu hingga 12 tahun.

Dari program pendidikan pemerintah Indonesia sebelumnya yakni 9 tahun yaitu hingga bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Kartu Indonesia Pintar meruoakan suatu pemenuhan janji dari cita-cita Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana Indonesia kini mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun yaitu sekolah Menegah Atas dari sebelumnya 9 tahun," imbuh dia.

Arif Budimanta pun mengusulkan adanya reformasi struktural dalam sistem lalu lintas devisa karena tidak sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila.

Dengan sistem yang bebas seperti itu, katanya, risiko fluktuasi kurs rupiah sangat tinggi.  

Arif mengatakan pembentukan nilai tukar rupiah saat ini sepenuhnya mengacu pada mekanisme pasar. Sementara pembentukan harga di pasar merupakan resultante dari power dan kapital.

“Dengan begitu, orang yang memiliki kapital lebih banyak dan yang dapat mengaksess informasi terlebih dahulu bisa mendominasi pasar. Begitu juga dengan pembentukan nilai tukar rupiah,” ujarnya dalam Seminar Nasional Ekonomi Pancasila di Universitas Brawijaya, Kamis (3/5) yang dihadiri lebih dari 350 mahasiswa perguruan tinggi di Malang, Jawa Timur, terutama dari Universitas Brawijaya.

Arif mendorong kehadiran Bank Sentral di pasar untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang berfluktuasi.

Hal ini sesuai dengan salah satu corak Ekonomi Pancasila di mana negara harus hadir dalam sistem perekonomian untuk menciptakan kemakmuran yang setinggi-tingginya bagi rakyat.

Berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada 2 Mei 2018, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp13.939. Secara yeartodate, rupiah telah terdepresiasi sebanyak 2,9%.

“Peran pemerintah merupakan solusi pendek yang nyata untuk mengakhiri gejolak rupiah yang terus terjadi,” katanya.