Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ribuan Pedagang Celluler Akan Demo Istana Negara Tolak Pembatasan Registrasi Mandiri Kartu Perdana

Besok akan ada 10 ribu massa dari berbagai daerah se-Indonesia yang akan berunjuk rasa ke Istana Negara. Kami menuntut penghapusan registrasi mandiri

Penulis: Husein Sanusi
zoom-in Ribuan Pedagang Celluler Akan Demo Istana Negara Tolak Pembatasan Registrasi Mandiri Kartu Perdana
Istimewa
Demonstran dari Malang berangkat rombongan menggunakan bus. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan pedagang Celluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) akan berunjuk rasa di Istana Negara, Rabu (9/7/2018).

Aksi demonstrasi ini digelar terkait dengan aturan pembatasan registrasi mandiri 1 NIK hanya 3 kartu perdana yang dikeluarkan oleh Menkominfo, Rudiantara.

"Besok akan ada 10 ribu massa dari berbagai daerah se-Indonesia yang akan berunjuk rasa ke Istana Negara. Kami menuntut penghapusan registrasi mandiri," kata Ketua Umum KNCI Qutni Tysari kepada Tribunnews.com, Selasa (8/7/2018).

Qutni menjelaskan peraturan yang dikeluarkan Menkominfo tersebut sangat membahayakan nasib pedagang tradisional yang jumlahnya tidak sedikit.

"Pedagang tradisional itu selama ini hidupnya dari jualan kartu perdana dan itu trendnya sudah berjalan 3 tahun. Sebab dari jualan kartu perdana itu kami bisa mendapatkan keuntungan," katanya.

Ribuan Pedagang Celluer berangkat dari Malang Demo Istana Negara untuk Pembatasan Registrasi Mandiri Kartu Perdana
Ribuan Pedagang Celluer berangkat dari Malang Demo Istana Negara untuk Pembatasan Registrasi Mandiri Kartu Perdana (Istimewa)

Ada sekitar 500 juta kartu perdana yang diproduksi per tahun. Dan apabila kartu perdana tak dijual lagi maka akan ada banyak outlet-outlet celluler yang tutup.

"Saat ini ada sekitar 800 ribu outlet di seluruh Indonesia dan itu menghidupi 5 juta orang," ujar Qutni.

BERITA TERKAIT

Qutni menambahkan, KNCI telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Menkominfo untuk menyelesaikan masalah ini. Rekomendasi tersebut antara lain; Pendaftaran penggunaan kartu perdana harus valid, tapi tanpa pembatasan pendaftaran registrasi mandiri (tanpa aturan 1 NIK hanya 3 MSISDN.

Membuat regulasi yang mengatur harga kartu perdana proposional berdasarkan “rating” operator, misalnya dengan
menetapkan batas bawah, agar penjualan kartu perdana oleh Operator menerapkan skema untung. 

Membuat regulasi yang mengatur jumlah produksi kartu perdana, juga berdasarkan asas proposionalitas “rating” operator.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas