Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bertempat di Griya Gusdur, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (15/5/2018) puluhan tokoh masyarakat, tokoh agama, pekerja seni, akademisi, pekerja kemanusiaan, masyarakat adat dan kaum muda berkumpul menyatakan sikap "Warga Lawan Terorisme".

Aksi ini dilakukan untuk menyikapi rangkaian aksi kejahatan teror yang terjadi di Rutan Mako Brimob‎, Depok, bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, rusunawa Sidoarjo dan Polrestabes Surabata, Jawa Timur.

Baca: Pemprov Bakal Gelar Tarawih Akbar di Monas

Terlebih lagi rangkaian aksi terorisme ini memakan 31 korban terdiri dari anak-anak, warga dan juga aparat kepolisian yang gugur saat tengah bertugas. Yang lebih memilukan, para pelaku mengorbankan anak-anaknya sendiri dalam aksi teror itu.

Pantauan Tribunnews.com acara ini turut dihadiri oleh Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof ‎ Saparinah Sadli, Prof Musda Mulia, Hendardi, Prof Azyumardi Azra, Nia Dinata dan lainnya.

Sebelum acara di mulai, para tokoh menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca doa dan ditutup dengan membacakan pernyataan sikap dari beberapa perwakilan.

"Kami, Gerakan Warga Lawan Terorisme yang terdiri dari tokoh lintas profesi dan masyarakat adat mengutuk keras tindak kejahatan terorisme. Kami juga menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga," ucap Shinta Nuriyah.

"Dengan ini menyatakan tekat bersama untuk melawan aksi terorisme yang telah menghancurkan nilai kemanusiaan dan menyebarkan rasa ketakutan serta memecah belah bangsa dan dalam jangka panjang dapat menghancurkan NKRI. Kami percaya bahwa persaudaraan anak bangsa akan terus menjadi lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini guna mempertahankan Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI," tambah Shinta Nuriyah.

Baca: Kecam Aksi Bom di Surabaya, Risma: Kita yang Mengandung, Disusui, Disuapi kemudian Diajak Mati

‎Gerakan ini juga menyatakan mendukung penuh sikap aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera menghentikan teror dan menindak tegas para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi teror.

Termasuk pula mendorong pemerintah dan parlemen untuk segera mendesak revisi UU Antiterorisme sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang didasari supermasi sipil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.