Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI atau 'pasukan elit' TNI dapat dilibatkan dalam suatu operasi keamanan sesuai kebutuhan.

Pernyataan pria yang akrab disapa JK itu disampaikan menanggapi wacana akan diaktifkannya kembali Koopssusgab untuk membantu Polri dalam memberantas terorisme.

Baca: Ketua Komisi Anti-Korupsi Malaysia Bercerita Dirinya Sempat Diancam Saat Selidiki Kasus 1MDB

"Iya, di dalam tergantung kebutuhannya, tergantung apa yang dioperasikan. Kalau operasi untuk keamanan negara dari luar, otomatis itu kan. Tergantung apa masalahnya," tutur JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (22/5/2018).

Sebagai upaya memerangi aksi terorisme, kata pria berlatar belakang pengusaha itu diperlukan koordinasi antara instansi Polri dan TNI.

Baca: Hasil Survei Indo Barometer: Jokowi 40,7 Persen dan Prabowo Subianto 19,7 Persen

Apabila tidak ada koordinasi, dia mengkhawatirkan, akan menimbulkan friksi-friksi di lapangan.

Menurut dia, masing-masing instansi mempunyai kelebihan.

Dia menilai, TNI dan Polri mempunyai kelebihan di dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca: Tiga Pekan Berlalu, Kasus Gadis Cilik Tewas Terbungkus Karung di Bogor Masih Jadi Misteri

"Tetapi memang perlu koordinasi antara TNI dengan polisi, selalu dibutuhkan, perlu itu. Kalau tidak koordinasi kekuatan kita kan lemah, apalagi ada hal-hal tertentu," kata dia.

Dia mencontohkan, koordinasi antara TNI dan Polri mampu memerangi gerakan teroris yang berada di Poso, Sulawesi.

Pada era 1990-an, dia menambahkan, bahkan TNI dan Polri berada di dalam satu komando.

"Sebelum refromasi ya polisi di bawah ABRI. Bukan (hal,-red) baru pernah terjadi di bawah satu komando oleh Panglima ABRI," tambahnya.