Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Cabut Rilis 200 Nama Mubalig

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menilai rekomendasi Mubalig bukan merupakan ra‎nah kementerian Agama.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Kemenag Cabut Rilis 200 Nama Mubalig
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Ace Hasan Syadzily. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menilai rekomendasi Mubalig bukan merupakan ra‎nah kementerian Agama.

Menurutnya soal mubalig merupakan kewenangan organisasi keagamaan, seperi NU, Muhammadiyah, Univeritas, Pesantren, dan lainnya.

Baca: Polisitikus Golkar Sebut Tingginya Elektabilitas AHY Sebagai Cawapres Karena Faktor Jokowi

"Jangan Kementerian Agama terlalu berpretensi ikut campur terhadap hal-hal yang bukan ranahnya dia. Nah saya melihat bahwa ketika merilis itu, itu artinya bahwa ia telah mencampuri domainnya bukan domain kementerian agama itu‎,"ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Karena itu, Ace berharap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mencabut rekomendasi ‎mubalig tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi keagamaan yang tepat.

Adapun organisasi keagamaan yang dimaksud yakni yang sudah benar soal toleransinya, NKRI, dan lainnya.

Baca: Elite PKS Yakin Prabowo Akan Pilih Kader PKS Ketimbang AHY

‎"Itu menurut saya lebih objektif karena itu adalah urusan masyarakat sendiri. kasihan nanti pemerintah nanti disudutkan terus dan menjadi masalah," tuturnya.

Agar tidak terjadi gejolak di masyarakat, menurut Ace sebaiknya Menteri Agama menjelaskan mengenai 200 mubalig yang mendapatkan rekomendasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Mulai dari alasan hingga Indiktor penilaian kenapa 200 nama tersebut masuk dalam rekomendasi.

Baca: Formappi: Penambahan Pimpinan DPR Hanya Memboroskan Anggaran Negara

Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa langkah kementeriannya merilis 200 nama penceramah yang diaanggap moderat merupakan permintaan dari masyarakat, terutama yang berasal dari mushola atau majelis taklim yang beradi di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN.

Ke 200 nama tersebut merupakan hasil konsultasi dengan tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan.

Rekomendasi ulama tersebut untuk meminimalisir penyebaran paham radikal dan intoleran.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas