Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menetapkan dua orang pejabat esselon I di lingkungan kerjanya.

Dua orang pejabat yang dilantik, yaitu Tatang Budie Utama Razak sebagai sekretaris utama dan Anjar Prihantoro Budi Winarso sebagai Deputi Bidang Perlindungan.

Kedua pejabat baru diambil sumpah dan dilantik Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di Auditorium BNP2TKI, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Baca: Dirjen Imigrasi Ungkap Modus Pengiriman TKI Ilegal

Dalam sambutannya, Nusron Wahid, mengatakan pejabat yang dilantik akan menempati posisi kosong.

Dia menilai, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di bulan Ramadan merupakan sesuatu yang baik.

"Hari baik karena dilantik pada Bulan Ramadhan. Jarang pejabat dilantik pada Bulan Ramadhan. Ini pertanda baik bahwa kami memulai kehidupan dan perjalanan dengan baik," tutur Nusron, Rabu (23/5/2018).

Baca: BNP2TKI Tegaskan Pentingnya Perlindungan Dini Untuk Cegah Adanya TKI Ilegal

Anjar Prihantoro mengisi jabatan sebagai Deputi Perlindungan yang sudah kosong selama beberapa waktu karena pergeseran pejabat esselon I yang sebelumnya dijabat Teguh Hendrocahyono yang kini menempati jabatan Deputi Bidang Penempatan.

Sedangkan, Tatang Razak, sebagai diplomat karier di Kementerian Luar Negeri.

Sebelum, dia dilantik sebagai sekretaris utama BNP2TKI telah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Kuwait.

Baca: Soal Kasus PSI, Formappi Tidak Melihat Adanya Prinsip Kepastian Hukum

Nusron meminta kedua pejabat itu supaya menjalankan tugas secara amanat.

Dia berharap supaya selama mengerjakan tugas dapat lebih baik daripada sebelumnya.

"Kami berharap pejabat ini lebih baik dari sebelumnya. Ayo bersama-sama di tengah transisi melakukan perubahan dan perbaikan," kata Nusron.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas yang juga merangkap sebagai Juru Bicara BNP2TKI, Servulus Bobo Riti, menambahkan pelantikan atas kedua pejabat tinggi madya itu merupakan energi baru bagi BNP2TKI sebagai hasil dari proses seleksi terbuka sejak Januari 2018.

"Pak Tatang dan Pak Anjar memiliki modalitas sosial besar sebagai energi baru pada masa transisi BNP2TKI saat ini," tambahnya.

Setelah pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah sedang menyusun seluruh peraturan turunan termasuk Peraturan Presiden tentang badan yang menangani tata kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Di kesempatan itu, turut hadir perwakilan pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan para pejabat esselon I, II, dan III dari internal BNP2TKI. Turut hadir para pejabat yang pernah mengabdi di BNP2TKI.