Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas upaya  yang dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Namun ia  meminta kepada  Kemendagri untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang masih mejadi catatan dari Komisi II, yaitu  terkait permasalahan KTP-el.

“Terhadap permasalahan pendataan dan perekaman KTP-el, kami meminta Kemendagri terus mengejar bola untuk melakukan perekaman KTP-el untuk pemilih yang belum terekam, agar dapat terakomodir hak pilihnya,” jelasnya saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, upaya perekaman KTP-el harus dilakukan semaksimal mungkin, agar pada akhir Desember 2018 jumlah pendataan dan perekaman mendekati 100 persen.

“Berdasarkan data Dirjen Dukcapil, masih ada 161.24 ribu warga yang melakukan perekaman. Kita harap pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan ini, karena faktor penentu keberhasilan pemilu itu ya pemilih,” jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan gambaran umum mengenai persiapan yang telah dilakukan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Mulai dari anggaran Pilkada, personel pengamanan, konstelasi Pilkada 2018, daerah yang diprediksi rawan konflik, fase hoaks, dukungan penyelenggara dengan pembentukan desk Pilkada di tingkat provinsi, sengketa penyelenggara pilkada, netralitas ASN, hingga tentang kerja sama antar stakeholder dalam Pilkada 2018 menjadi pembahasan dalam rapat.

“Kami yakin target  partisipasi pemilih tahun 2018 meningkat hingga 78 persen dari sebelumnya tahun 74 persen di tahun 2015. Sementara untuk anggaran Pilkada totalnya Rp19,114 triliun dan sudah terealisasi Rp14,317 triliun. Personel pengamanan terselenggaranya Pilkada, Polisi 184.013 personel, TNI 99.599 personel dan Linmas 823.738 personel, sehingga totalnya 1.107.310 personel,” jelasnya.

Sementara mengenai masalah KTP-el, pihaknya optimis  90 persen dapat segera selesai. Prinsip untuk permasalahan KTP-el sebagaimana amanat UU memang tanggung jawab dan kewajiban negara untuk melayani.

“Kami terus berupaya dengan keterbatasan mesin dan SDM. Kami juga minta masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk pro aktif,” tutupnya.(*)