TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal besaran gaji di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitternya yang diunggah pada Minggu (27/5/2018).

Diketahui, gaji sebagai pengarah di BPIP ramai diperbincangkan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Perpres Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai BPIP.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud MD mengaku jika selama menjabat sebagai pengarah di BPIP, pihaknya tak pernah menanyakan gaji, dan bahkan tak menerima gaji.

Baca: Tiket Bus AKAP Mulai Diburu Pemudik

Ia menyatakan, semua orang yang ada di sana bahkan tak pernah menyinggung persoalan tersebut.

Baginya, pejuang Pancasila tak akan rakus, apalagi sampai melahap uang yang tak wajar.

Berikut pernyataan Mahfud MD terkait hal tersebut.

(BPIP-1) Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya ttg keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya "gaji" Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sy sendiri blm tahu persis ttg itu. 
Kami sendiri di BPIP, sdh setahun bekerja, tdk pernah membicarakan gaji.

(BPIP-2) UKP Pancasila dibentuk pd 7 Juni 2017 (sdh setahun). 
Pengarah dan Kepala BPIP blm pernah digaji dan kami tdk pernah menanyakan gaji.

Kepres pembentukan UKP Pancasila (yg kemudian diubah menjadi BPIP) juga tidak menyebut besaran gaji dan kami tdk pernah mempersoalkan.

(BPIP-3) Di kalangan Pimpinan BPIP sepertinya sdh ada kesepakatan bahwa kami tdk akan pernah meminta gaji.

Sampai harin ini pun Dewan Pengarah tak serupiahpun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP.

Ke-mana2 kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP.