TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar buka puasa dengan mengundang sejumlah kalangan, Selasa (29/5/2018) kemarin. Bamsoet mengundang kolega-koleganya sesama politikus, pengusaha dan komunitas hobi.

“Saya sengaja mengundang buka puasa bersama dengan menggabungkan berbagai organisasi dan komunitas dengan tujuan untuk memperkuat persaudaraan di antara kita. Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang majemuk, membangun kebersamaan adalah sangat penting, karena akan mempermudah jalan menuju kedamaian,” ujar Bamsoet.

Hadir dalam buka puasa bersama itu antara lain kolega-kolega Bamsoet di Golkar, Kadin, HIPMI, KNPI, Perbakin, PWI, hingga komunitas otomotif dan motor besar. Bamsoet pun menggunakan kesempatan itu untuk membeberkan capaiannya selama memimpin DPR.

“Alhamdulillah, semenjak saya menjadi Ketua DPR citra DPR di mata publik, secara perlahan mulai membaik. Program legislasi saya tingkatkan, RUU yang mengalami kemacetan kita urai dan carikan solusi,” kata Bamsoet.

Legislator Golkar itu lantas mencontohkan RUU Terorisme yang selama dua tahun terhambat akhirnya bisa disetujui dan segera diundangkan. Menurutnya, pembahasan RUU Terorisme dalam masa sidang DPR kali ini hanya lima hari.

Selain itu, Bamsoet juga berkomitmen mendorong revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Targetnya, revisi KUHP sudah tuntas sebelum peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.

Bamsoet menyebut hasil revisi KUHP yang nanti dinamai Undang-undang Hukum Pidana Nasional bakal menjadi kado ulang tahun kemerdekaan RI. “ Tidak lama lagi kita akan mempunyai UU Hukum Pidana Nasional yang baru, sebagai pengganti KUHP peninggalan Belanda,” tegasnya.

Selain itu, Bamsoet juga memaparkan terobosannya dengan memanfaatkan teknologi informasi agar anggota DPR proaktif melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Selain itu, Bmsoet juga mendorong DPR makin interaktif dan komunikatif dengan rakyat.

Yang terbaru, sekarang sudah ada aplikasi DPR dalam Genggaman Rakyat. Masyarakat cukup membuka smartphone untuk bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR.

“Bagi yang ingin menyampaikan aspirasi dan pengaduan, tidak perlu jauh-jauh datang ke gedung DPR, cukup melalui smartphone masing-masing, maka pengaduan bisa disampaikan dan bisa dimonitor apakah aspirasi dan pengaduannya sudah diperjuangkan atau belum,” tegasnya.