TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) Suhardi Alius mengingatkan bahwa paham radikalisme juga bisa masuk ke dalam instansi pemerintahan.

Oleh karena itu Suhardi memperingatkan pemerintah untuk memperketat rekrutmen ASN (aparatur sipil negara) untuk mencegah merekrut individu yang terpapar paham radikalisme.

“Saya mengharapkan masing-masing instansi pemerintah verifikasi siapa saja yang sudah terpapar radikalisme, lalu perketat rekrutmen untuk benar-benar memilih individu yang memiliki wawasan kebangsaan,” ujarnya ketika ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (31/5/2018).

Suhardi mencontohkan apa yang sudah dilakukannya bersama Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M Nasir saat memberi materi mengenai bahaya masuknya paham radikal masuk perguruan tinggi.

“Contoh saat saya keliling Indonesia bersama Menristekdikti ke beberapa universitas memberi pencerahan mengenai bahaya masuknya paham radikal, hal pertama yang disampaikan bukan masalah radikalisme tapi wawasan kebangsaan, itu yang sering dilupakan generasi sekarang,” tegasnya.

“Kemudian ada pemetaan, identifikasi lalu solusi untuk tangkal paham radikalisme di lingkungan instansi pemerintahan, semua harus terlibat, seperti kalau di pendidikan tinggi ya rektor, wakil rektor, dekan, guru besar hingga kegiatan badan eksekutif mahasiswa juga ikut aktif, ini adalah pekerjaan besar,” pungkasnya.