Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Jelang Lebaran, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesediaan Gas Elpiji 3 kg

Andi Yuliani Paris menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan kesediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) menjelang lebaran

Editor: Content Writer
zoom-in Jelang Lebaran, Pemerintah Diminta Perhatikan Kesediaan Gas Elpiji 3 kg
Tribunnews/JEPRIMA
Pekerja saat melakukan pengisian Gas LPG 3 Kg di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (21/5/2018). PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan pasokan gas elpiji 3 kilogram selama Ramadan dan Lebaran 2018, Pertamina menambahkan stok gas elpiji hingga empat persen dari kebutuhan elpiji rata-rata harian untuk mengantisipasi kebutuhan yang meningkat selama Ramadan. Tribunnews/Jeprima 

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menghimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan kesediaan gas elpiji 3 kilogram (kg) menjelang lebaran agar tidak terjadi kelangkaan seperti di tahun-tahun sebelumnya.

Ia mengatakan menghilangnya gas elpiji bersubsidi di masyarakat, kerap menjadi kontroversial. Pasalnya,  di tingkat penyalur pertama yaitu Pertamina melalui Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) tidak pernah kekurangan stok begitupun di tingkat agen atau pangkalan besar yang menjual gas elpiji kepada masyarakat. Tapi, kerap di tengah masyarakat  baik penjual eceran atau agen kecil sampai pengguna, keberadaan gas elpiji tidak ada atau kosong.

“Setiap tahun di Indonesia selalu terjadi kelangkaan gas elpiji, apakah barangnya tidak ada atau tidak tepat sasaran khususnya gas elpiji 3 kilogram untuk masyarakat kurang mampu untuk itu kami mendorong pemerintah dalam mendekati hari raya idul fitri untuk memperhatikan hal ini sebaik-baiknya agar tidak terjadi kelangkaan-kelangkaan seperti sebelumnya,” papar Politsi Partai PAN saat menyampaikan interupsi di Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018). 

Perkembangan kebutuhan Riset dan Teknologi (Ristek) di Indonesia, lanjutnya, harus didukung penuh oleh pemerintah karena kebutuhan tersebut dapat menigkatkan daya saing bangsa.

“Yang saya tahu pemerintah selalu memotong anggaran untuk dana ristek padahal di negara maju ristek bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Untuk itu kami ingin ada kebijakan fiskal untuk dana ristek yang  harus dipikirkan oleh pemerintah sehingga ristek ini bisa betul-betul meningkatkan daya saingnya,” imbuhnya.

Anggota dewan dapil Sulawesi Selatan ini berpendapat, di negara maju seperti Korea dan Jepang kebutuhan ristek sudah mendekati 4.00% berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya 0.09%. “Anggaran ristek indonesia hanya 0.09% dan kalau di Jepang dan Korea mendekati 4.00%.

Oleh sebab itu ini menjadi catatan penting untuk pemerintah agar meningkatkan daya saing Indonesia di masa yang akan datang,” tandasnya(*)

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas