TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menghadiri peringatan Nuzulul Quran sekaligus peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dan tokoh senior NU yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara KH Asad Said Ali serta ratusan pengurus dan anggota Ansor yang datang dari berbagai daerah.

Moeldoko mengaku bahagia bisa bersilaturahmi dalam peringatan hari yang luar biasa tersebut dengan anak-anak muda NU yang kecintaannya terhadap bangsa dan negara tak perlu dipertanyakan lagi.

Mengambil tema “Al Quran Suci Pancasila Sakti”, acara peringatan tersebut juga diwarnai dengan apresiasi Mantan Panglima TNI tersebut terhadap Ansor.

“Organisasi Ansor dan Banser ini luar biasa. Tidak hanya luar biasa, tapi juga ‘biasa di luar’,” kelakarnya. 

Moeldoko pun kemudian menerjemahkan istilah “biasa di luar” yang diemban oleh Ansor dan Banser ini sebagai kiprah para anggotanya dalam kegiatan sosial di luar organisasi, peduli terhadap sesama yang membutuhkan, mengamankan saudara sebangsa yang sedang beribadah, termasuk bersilaturahmi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Moeldoko juga memaparkan korelasi antara agama dan Pancasila dalam konteks bernegara. “Hubungan antara agama dengan Pancasila adalah hubungan yang saling memperkuat. Bukan saling bertentangan. Konsep Pancasila digali dari nilai-nilai yang luhur,” katanya dalam siaran pers kepada Tribunnews.com.

Ia menambahkan bahwa nilai-nilai di dalam Pancasila dapat dipahami dalam tiga tataran, yakni nilai filosofis, nilai instrumentalia, dan nilai pragmatis.

Sebagai nilai instrumentalia misalnya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pancasila dijadikan rujukan untuk membuat konstitusi dan aturan-aturan hukum di bawahnya,” terang pria kelahiran Kediri itu.

Moeldoko menyadari bahwa belakangan ini relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mulai diusik dan dipertanyakan.

“Masih validkah Pancasila itu? Pancasila tentu saja masih valid dalam berbagai dinamika sosial, dinamika politik, dan dinamika persaingan global. Kita tidak perlu khawatir. Pancasila adalah ideologi yang terbuka, ideologi yang dinamis. Bagaimana mengejawantahkan, itu bisa disesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Karena sifatnya yang terbuka, diskursus tentang hal itu pasti akan terjadi. Silakan mendiskursuskan Pancasila. Syaratnya, kuatkanlah ideologi kita terlebih dahulu. Kalau tidak kuat, justru kita bisa dimakan atau termakan,” lanjut Moeldoko

Tak memperpanjang soal Pancasila, Moeldoko kemudian menjelaskan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK ketimbang membincangkan konsep bela negara atau Pancasila.

“Itu seperti menggarami lautan. Konsistensi perjuangan NU, Ansor, dan yang dijalankan oleh anggotanya di lapangan dalam menjaga kedaulatan dan membela NKRI sudah terbukti dan teruji,” katanya.

Moeldoko menggambarkan, dalam konteks keadilan sosial sebagaimana tertuang pada sila ke-5 Pancasila, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bagian dari perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Pembangunan sekarang lebih merata dan bergerak ke timur sehingga pembangunan menjadi lebih seimbang. Begitu juga dengan tekad Presiden Jokowi mewujudkan kebijakan ‘BBM Satu Harga’ di seluruh tanah air. Begitu juga dengan adanya kartu pendidikan dan kesehatan dalam bentuk KIP dan KIS. Belum lagi pembagian sertifikat tanah untuk masyarakat, termasuk sertifikat untuk masjid dan pesantren,” pungkas Moeldoko.

Baca: Refly Harun Sebut Pancasila Lahir 18 Agustus 1945, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isi Surat Bung Hatta

Baca: KNPI Jadi Garda Terdepan Melawan Organisasi dan Oknum yang Ingin Ganti Pancasila

Baca: Inggris Pernah Berencana Menyerang Indonesia Dengan Menghancurkan Seluruh Pangkalan Militer TNI