TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tidak menggiurkan tawaran kursi Menteri kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran Muradi kepada Tribunnews.com, Selasa (5/6/2018).

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menawarkan kursi menteri bagi PKB dan Demokrat untuk bergabung dalam koalisi keummatan.

"Tawaran itu tidak menggiurkan bagi Partai Demokrat maupun PKB yang memiliki target tinggi dalam Pilpres 2019 mendatang," ujar pengamat politik ini kepada Tribunnews.com.

Bukanlah kelasnya PKB dan Demokrat, melirik kursi Menteri.

Karena menurut Muradi, target PKB dan Demokrat adalah Calon Wakil Presiden untuk kadernya di Pilpres 2019.

"Dengan kata lain, Fadli Zon dan Gerindra harusnya paham ketika mengajukan tawaran tersebut, harus lebih tinggi dari opsi yang ditawarkan oleh Joko Widodo (Jokowi)," jelas Muradi.

Sebab kata dia, jika hanya sekedar tawaran kursi Menteri, PKB dan Demokrat akan lebih tertarik bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi.

"Lebih memiliki keajegan dan kepastian secara politik dibandingkan dengan menerima tawaran koalisi keummatan tersebut," ucapnya.

Untuk itu, menurut dia, tawaran tersebut sulit diterima. Karena posisi dari koalisi tersebut belum sepenuhnya ajeg.

"Masih penjajakan dan rawan bubar jalan. Apalagi Partai Demokrat dan PKB masih percaya diri salah satu kadernya akan bisa menjadi capres atau cawapres," tegasnya.

"Apalagi garansi politik itu juga bersyarat untuk memenangkan calon yang bisa jadi bukan kader dari kedua partai tersebut," timpalnya lebih lanjut.

Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan koalisi keummatan yang ditawarkan Imam Besar FPI Rizieq Sihab cukup bagus. Gagasan tersebut menurut Fadli sebenarnya sudah lama dibangun, salah satunya saat Pilkada DKI 2017 lalu.

"Ya saya kira itu gagasan yang bagus koalisi keummatan dan kerakyatan sekaligus, jadi memang ada persamaan aspirasi pada waktu pilkada DKI dan juga beberapa pilkada yang lain di tanah Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah terutama dan juga Sumatera Utara jadi ini bagian yang menurut saya sudah prosesnya itu bukan baru tapi sudah lama," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/6/2018).