DPR: Koordinasi BI dengan Pemerintah Stabilkan Rupiah Sudah Berjalan Baik
Menurutnya, BI telah melakukan berbagi upaya perbaikan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Penulis:
Wahyu Aji
Editor:
Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menilai koordinasi yang baik Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dengan pemerintah, OJK, LPS meningkatkan kepercayaan pasar atas kondisi ekonomi Indonesia.
Koordinasi ini harus terus dipertahakan untuk menjaga kestabilan ekonomi.
"Saya lihat BI melakukan upaya yang sangat bagus dalam menstabilkan rupiah. Dan kebijakan acuan BI rate langsung membuat nilai tukar rupiah menguat," kata Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama tim ekonomi pemerintah dalam membahas neraca RAPBN 2019 di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Hadir dalam rapat itu mewakili pemerintah adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank BI Perry Warjiyo, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Melcias Markus Mekeng.
Menurutnya, BI telah melakukan berbagi upaya perbaikan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, BI masuk ke pasar melakukan upaya-upaya yang sangat structural dalam menstabilkan Rupiah.
"Tidak sekedar operasi monoter. Melakukan langkah-langkah persuasif dan menggalang sebuah kebijakan monoter yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan bauran," katanya.
Menurutnya, upaya Gubernur BI Perry Warjiyo mengajak pemerintah, OJK, LPS dan lainnya turut menambah confidence pasar.
Upaya membangun confidence inilah yang kemudian direspon oleh pasar dengan baik.
Dirinya menegaskan, tidak gampang dalam membuat suatu kebijakan monoter saat ini.
Sebab, tanpa koordinasi yang baik pasar tidakakan percaya akan kebijakan monoter.
"Pemerintah dan BI tidak gampang lho saat ini. Berbeda saat orde baru, dulu Menkeu ngomong apa saja BI akan mengikuti. Dulu otoritas cuma dua yakni BI dan Menkeu. Gubernur BI ikut menteri keuangan. Sekarang semua terpisah-pisah," katanya.
Misbakhun menambahkan, saat ini ada kemenkeu, ada BI yang independen, OJK pengawasan, dan ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Ini kan harus disatukan dalam pengambilan keputusan. Sekarang mereka bisa menyatu dalam sebuah orchestra utuh dalam mengambil kebijakan. Dan ini signal yang kuat bahwa dalam situasi apapun mereka berkoordinasi dengan sangat baik," katanya.
Dirinya juga memuji stabilisasi yang dilakukan oleh pemerintah borientasi ke pertumbuhan.
Baca tanpa iklan