TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kenaikan tunjangan untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) dianggap sebagai kebijakan politis.

Hal itu tidak dipungkiri oleh Politisi NasDem Taufiqulhadi.

Menurutnya, tiap keputusan tentunya memiliki makna politis.

"Semua keputusan juga merupakan sikap politik, jadi pasti politis," ujar Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).

Baca: Presiden Jokowi Naikkan Gaji Babinsa 771 Persen

Ia kemudian menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Jokowi mungkin saja telah mempertimbangkan tunjangan yang selama ini diterima Babinsa yang tergolong kecil.

Sehingga keputusan tersebut ia anggap wajar karena Babinsa selama ini bekerja hingga 24 jam setiap harinya.

"Karena sebelumnya tunjangan mereka sangat kecil, sementara Babinsa nyaris bekerja 24 jam," tegas Taufiqulhadi.

Anggota Badan Anggaran DPR itu pun mendukung kebijakan Jokowi yang ia nilai sangat tepat.

"Saya sebagai anggota Banggar (menilai kebijakan Jokowi) sangat benar dan tepat," kata Taufiqulhadi.