Dunia pertanian Indonesia memasuki sebuah era baru, menapaki jejak-jejak perkembangan digitalisasi yang berkembang begitu pesat - Digitalisasi Sistem Pertanian.

Sebuah program yang secara garis besar berupaya meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia - yang merupakan cita cita utama dari Kementerian Pertanian, selain mewujudkan kedaulatan pangan.

Ini adalah inisiatif dari Kementerian BUMN, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, beserta Pemerintah Daerah (Pemda), dengan membentuk sebuah kemitraan bernama Mitra BUMDes Bersama (MBB) - dengan didukung Digitalisasi Sistem Pertanian.

Digitalisasi Sistem Pertanian merupakan suatu implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo untuk korporatisasi pertanian.

Menteri Pertanian sangat senang melihat kawasan pertanian terintegrasi. Sehingga dapat membantu petani meningkatkan nilai tambah produk pertanian, harapannya juga melepaskan para petani dari dampak praktik para tengkulak.

"Kita sangat senang, dan segera akan mengembangkan pola ini, membawa dan menerapkannya di daerah-daerah lain." ungkap Menteri Amran.

Presiden : Sudah Seharusnya Para Petani Berkumpul dalam Kelompok Besar

Presiden Joko Widodo sendiri yang meresmikan program kewirausahaan dan digitalisasi sistem pertanian ini, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 7 Juni 2018.

"Sudah seharusnya para petani berkumpul dan bekerja dalam satu kelompok besar untuk meningkatkan produksi pertanian yang berdampak pada kesejahteraan mereka." Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan para petani di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Memang sebelumnya ada GAPOKTAN dan POKTAN, penting organisasi seperti ini. Tetapi untuk bisa kita menang dalam bersaing, kelompoknya tidak bisa kecil-kecil seperti GAPOKTAN dan POKTAN. Kelompoknya harus besar seperti yang kita lihat di cara-cara kerja perusahaan besar atau korporasi. Harus dalam jumlah besar," kata Presiden dalam sambutannya.

Ia yakin sebenarnya para petani kita mampu bekerja selayaknya perusahaan-perusahaan besar beroperasi. Namun, ia menyebut satu syarat yang harus dipenuhi, yakni para petani harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar dan bersama-sama meningkatkan produktivitas.

Mitra BUMDes Bersama (MBB) yang telah menjadi proyek percontohan di daerah tersebut misalnya, merupakan upaya pemerintah dalam membentuk wadah besar bagi para petani sekitar. Para petani diharapkan untuk dapat bergabung dan mengambil manfaat dari adanya wadah binaan BUMN itu.

"Ini adalah sebuah contoh pertama yang akan saya ikuti, saya lihat, selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengan baik, kita akan lakukan di seluruh Tanah Air dalam mengorganisasi petani. Karena setelah kita pelajari, keuntungan terbesar dari pertanian itu didapat bukan dari pratanam, atau saat menanam, tetapi yang paling banyak adalah di pascapanennya," ujar Presiden.

MBB dalam praktiknya memfasilitasi para petani untuk menjual berasnya dan mengemasnya ke dalam kemasan yang menarik. Setelahnya produk-produk pertanian itu akan didistribusikan dan dipasarkan melalui pasar daring. Menurut Presiden, dengan cara itu para petani akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar.