TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menngimbau agar tema politik praktis tidak dimasukkan dalam khotbah-khotbah Salat Idul Fitri 2018 mendatang.

Potensi itu muncul lantaran Salat Idul Fitri tahun ini berdekatan dengan hajatan Pilkada 2018 yang berlangsung sekitar tanggal 27 Juni.

“MUI mengimbau agar para khatib tidak menyampaikan khotbah yang bernuansa dan bersuasana politik praktis yang berpotensi memecah belah umat Islam,” ujarnya saat ditemui di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/6/2018).

Menurutnya, daripada menyampaikan pesan politik praktis, para khatib diimbau untuk menyampaikan soal peningkatan keimanan dan ketakwaan serta pesan persaudaraan dan perdamaian.

Juga menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme, bahaya narkoba, minuman keras, LGBT, dan menjauhi perbuatan buruk lainnya.

“Dan juga lebih baik menyampaikan doa bersama-sama untuk umat Islam di seluruh dunia khususnya di Palestina, Rohingya, Kashmir, dan Syria yang mengalami tragedi dan penderitaan kemanusiaan,” imbuhnya.

Ma’ruf mengatakan pesan kepada para khatib itu hanya bersifat imbauan.

Sementara kewenangan untuk mengawasi ada pada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan kepolisian.

“Kalau dari MUI hanya menyampaikan pesan serta mengimbau, tidak sampai mengawasi, kalau itu sudah menjadi hak Bawaslu dan kepolisian untuk mengawasi,” pungkasnya.