Jelang Pencoblosan, Calon Kepala Daerah Harus Fokus Angkat Isu Daerah
Para calon kepala daerah diminta menonjolkan program kerja di daerah kepada para calon pemilih
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahapan pemungutan suara di Pilkada serentak 2018 dilakukan pada 27 Juni mendatang.
Jelang dua pekan menghadapi pemungutan suara, para calon kepala daerah diminta menonjolkan program kerja di daerah kepada para calon pemilih.
Baca: Pemilih Siluman di Pilkada Agar Diwaspadai Karena Berdekatan Mudik Lebaran
"Mestinya itu pilkada, maka kampanye nya, isu-isu kampanyenya mestinya yang menyangkut soal kepentingan daerah," ujar Direktur Eksekutif The Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo saat dihubungi, Kamis (14/6/2018).
Meskipun Pilkada 2018 beriringan waktu dengan persiapan Pemilu 2019, dia menilai tidak tepat apabila materi kampanye yang dibawa pasangan calon kepala daerah terkait Pemilu mendatang.
Sebab, dia menjelaskan, Pilkada merupakan ajang pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah.
Sehingga, lebih menonjolkan program kerja yang relevan dan terukur kepada masyarakat.
Program kerja itu, seperti upaya pengentasan masalah yang ada di daerah. Akhirnya, masyarakat dapat melihat kualitas pasangan calon kepala daerah yang melakukan kampanye.
"Calon kepala daerah yang menggunakan hashtag #2019GantiPresiden sebagai kampanye pilkada, menurut saya itu langkah yang konyol," kata dia.
Sebelumnya, sempat terjadi kericuhan saat debat kandidat putaran kedua yang diselenggarakan oleh KPU Jabar di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin 14 Mei 2018 malam.
Baca: Pemudik Disarankan Jangan Terpancing Spanduk Bermakna Provokasi Pemilu 2019
Kericuhan diawali saat pasangan calon nomor urut tiga, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, menyampaikan akan mengganti presiden di dalam pidato penutupan.
"Kalau kami terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, 2019 kita ganti presiden," kata Sudrajat.