TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta warga Jawa Barat supaya tidak khawatir terhadap penunjukan Komisaris Jenderal (Komjen) Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, menegaskan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut akan memposisikan diri netral saat menjabat di posisi tersebut.

"Pak Iriawan itu programnya menjaga netralitas. Menjamin netralitas dan tidak akan konflik kepentingan. Jika tidak netral siap ditarik menjadi Pj Gubernur," ujarnya ditemui saat acara pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat, di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).

Dia menegaskan, netralitas dan keprofesionalan Iriawan sudah terbukti saat masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Sikap itu ditunjukkan ketika mampu mengamankan ibu kota saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017.

Pada saat itu, Sumarsono ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Untuk sementara waktu, dia menggantikan posisi Basuki Tjahaja Purnama yang maju di Pilkada DKI. Saat itu, Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

"Saya kira netralitas Iriawan tak usah diragukan. Dia orang yang profesional. Waktu saya di DKI, dia Kapolda saya. Jadi saya tahu persis netralitas iriawan," kata dia.

Apalagi mengingat waktu Pilkada Jabar yang akan melakukan pencoblosan pada 27 Juni mendatang. Sehingga, dia menilai, tidak ada kesempatan bagi Iriawan untuk bermanuver memenangkan salah satu pasangan.

"Pada waktu tinggal 1 minggu ini, tidak mungkin. Konsentrasi ada di pilkada. Dia menguasai di sini, dan masyarakat Jabar bangga," tambahnya.

Seperti diketahui, pada 27 Juni mendatang akan dilangsungkan pemungutan suara Pilkada serentak di 171 daerah, termasuk Provinsi Jawa Barat dan beberapa kota serta kabupaten.

Di wilayah Jawa Barat bersaing empat calon kepala daerah, yaitu, Ridwan Kamil dan Uu Ruhzanul Ulum, Tubagus Hasanudin dan Anton Charliyan, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, serta Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.