Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus menggulirkan hak angket terhadap pelantikan Komjen M Iriawan yang menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat.

PKS tidak akan bersikap seperti Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo yang menolak hak angket tersebut.

"Angket ini bagian dari fungsi pengawasan DPR. Jika tidak ada koreksi justru peluang jadi preseden justru akan terulang," kata ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi, Jumat (22/6/2018).

Dia melanjutkan bahwa hak angket merupakan aspirasi warga yang diteruskan anggota dewan untuk mengoreksi pemerintah.

Dia mengatakan pengangkatan Iriawan dikhawatirkan merusak kualitas demokrasi di Jawa Barat.

"Buat mendisiplinkan semua pihak agar menjaga nilai-nilai keadilan, demokrasi yang berkualitas, hak angket perlu dan penting," ujar Mardani.

Sebelumnya, Bamsoet, sapaan lain Bambang Soesatyo, tak setuju dengan rencana hak angket tentang pelantikan Komjen M. Iriawan menjadi PJ Gubernur Jawa Barat yang digulirkan di DPR. Dia meminta perdebatan pro kontra rencana tersebut dihentikan.

"Perdebatan tentang pro kontra dan rencana pengguliran hak angket di DPR terkait pengangkatan Komjen Pol Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat jika dibiarkan berlarut-larut akan menguras energi bangsa," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (22/6/2018).

Dia meminta para tokoh dan elit partai politik serta masyarakat tidak terus berpolemik soal pengangkatan perwira aktif polisi itu.

"Mari beri kesempatan Komjen Pol M Iriawan membuktikan bahwa dirinya bersikap netral dan pilihan pemerintah terhadap dirinya juga tidak salah," ucap Bamsoet.