Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mabes Polri merespon pernyataan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut ada oknum di Badan Intelijen Negara, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, pada prinsipnya Polri diwajibkan untuk netral pada Pilkada.

Baca: Pertama Kali Rasakan Panasnya Laga Persija Vs Persib, Igbonefo Patok Kemenangan Maung

"Prinsip Polri netral," ujar Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/6/2018).

Mabes Polri akan menindak tegas jika ditemukan ada anggota yang tidak netral pada Pilkada.

"Kalau ada anggota yang tidak netral kita tindak tegas. Ada mekanismenya melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan-pemeriksaan," katanya.

Sebelumnya, SBY mengatakan ada oknum di BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral pada Pilkada serentak 2018.

SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.

"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

SBY menyatakan sebelumnya sudah menyampaikan agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral ketika melakukan kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu. Presiden ke-6 RI itu berharap negara serta perangkat lainnya bisa netral.

"Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral," ujarnya.