Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade menilai Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) pasti memiliki data dan sumber informasi terpercaya mengenai tudingan adanya anggota BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

SBY menurut Andre merupakan mantan presiden dua periode yang masih memiliki jejaring informasi di tiga lembaga tersebut.

Baca: Tanggapi Kasus Novel Baswedan, Andi Arief Mengaku Kawan-kawan Lamanya di Sekitar Kekuasaan Membisu

‎"Beliau masih punya jaringan, baik di TNI, Polri, BIN, beliau mantan Kasospol ABRI, jadi pasti pak SBY tidak asal bicara, tentu ada yang memberikan laporan ke beliau," kata Andre saat dihubungi,Minggu, (24/6/2018).

Andre mengatakan begitu banyak petinggi BIN, TNI, dan Polri ‎yang diangkat menjadi pejabat melalui Keputusan Presiden SBY saat itu. Menurutnya pasti ada yang melapor dari ketiga institusi tersebut mengenai ketidaknetralan lembaganya.

"Jadi itu tidak mungkin asal ngomong. Apalagi SBY selama ini orang yang hati hati, berbicara terjaga, lalu tiba tiba marah pasti ada sesuatu," katanya.

Gerindra menurut Andre hanya bisa mengingatkan agar tiga lembaga tersebut bersikap netral dalam Pemilu. Jangan sampai menurutnya, rakyat merasakan ketidakadilan karena ‎adanya kecurangan.

‎"Jangn korbankan reformasi dan demokrasi yang kita miliki untuk kepentingan penguasa. Bila tiga intistusi tersebut tidak netral dan condong pada penguasa, maka rezim bisa tumbang seperti zaman Soeharto dulu, rakyat merasakan ketidakadilan," ‎pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018.

"Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara," ujar SBY di Hotel Santika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (23/6/2018).

"Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum," sambungnya.

Bahkan SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku.

Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.