Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun soal ketidaknetralan aparat, tidak nyambung‎.

Sebelumnya Komaruddin membalas pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut aparat BIN, Polri, dan TNI tidak netral dalam Pilkada.‎

Komaruddin merespon pernyataan SBY tersebut dengan mengungkit pemilu 2004 dan 2009.

Baca: Fahri Hamzah: Tudingan SBY Jangan Dijawab PDIP

"Tidak siap jadi partai yang ngelola negara memang PDIP ini. Menjelaskan persoalan netralitas saja jawabannya lari kemana-mana. Kritik substansial terkait persoalan netralitas malah jawaban Komaruddin enggak nyambung, 'out of contex'," ujar Jansen, Senin (25/6/20018).

Menurutnya, SBY menceritakan fakta yang terjadi mengenai adanya aparat yang tidak netral dalam Pilkada sekarang ini.

Hal tersebut menurutnya merupakan bagian dari sikap tegas SBY, bukan playing victim seperti yang dituduhkan Komaruddin.

Baca: Fahri Hamzah: Tudingan SBY Soal Ketidaknetralan Aparat Harus Dijawab Jokowi

"Sebagai wakil dari Partai Penguasa harusnya Komaruddin menjawab aparatur Negara kita sudah netral belum di Pilkada ini. Bukan malah menjawab ngalor-ngidul lari dari persoalan pokok. ‎Kalau benar sudah Netral, tunjukkan buktinya. Itu yang penting dan ingin didengar publik," katanya.

Menurut Jansen, SBY dalam melontarkan pernyataan selalu terukur dan berdasarkan data.

Apa yang disampiakan SBY merupakan fakta yang ia dengar berdasarkan laporan dari lapangan.

Baca: Kapolri: Empat Orang Sudah Jadi Tersangka Kasus Tenggelamnya KM Sinar Bangun

‎"Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik. Sebagai mantan Presiden dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dll, pasti semua ada data dan informasinya. Bukan ujug-ujug bicara ke Publik," katanya.

Jansen mencontohkan pernyataan SBY di Madiun 18 Juni lalu yang meminta aparat netral dalam Pilkada.

Tidak berselang lama setelah pernyataan tersebut, ‎ditemukan kasus dugaan ketidaknetralan aparat kepolisian di Maluku Utara.

Baca: Jadi Korban Penjambretan Di Kota Tua, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Alami Patah Tulang

‎"Apa yang kemudian terjadi? Dalam hitungan hari saja terbongkar ke publik Wakapolda Maluku terlibat dan berpihak ke salah satu calon Gubernur yang kemudian membuatnya dicopot oleh Kapolri. Apa coba namanya itu kalau bukan aparat negara tidak netral dalam Pilkada kali ini," katanya.

Jansen mengatakan itulah yang seharusnya dijawab Komaruddin dan PDIP.

Menjawab fakta yang terjadi sekarang ini‎, sehingga aparat tidak menjadi korban.

"Itulah yang ingin dijaga pak SBY sebagai pelaku reformasi TNI Polri sehingga meminta Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU‎," katanya.