Namun setelah mempertimbangkan sejumlah hal, maka diputuskan bahwa 27 Juni menjadi libur nasional.

"Soal libur memang KPU usulkan agar ada satu libur pemilu daerah, tidak hanya di 171 daerah," ujar Wiranto saat konferensi pers yang digelar di Ruang Rupatama, Mabes Polri kemarin.

Ia kemudian menyebutkan alasan dibalik keputusan untuk menjadikan tanggal tersebut sebagai libur nasional.

"Alasannya akan ada mobilisasi massa di luar 171 (daerah), artinya tidak mungkin kalau 171 daerah libur (tapi daerah) yang lain nggak libur, baik organisasi swasta dan pemerintah," jelas Wiranto.

Baca: Selama Pelariannya Aliman Saragih Jadi Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta dan Medan

Lebih lanjut ia menegaskan, usulan tersebut telah disetujui pemerintah dan akan ada Peraturan Presiden (Perpres) mengenai keputusan itu.

"Maka diusulkan 27 (Juni menjadi) hari libur nasional dan ini sudah disetujui, Pemerintah nanti ada perpres nya," kata Wiranto.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin, perhelatan Pilkada akan berlangsung aman.

JK kemudian mengungkap lima faktor yang membuat ia yakin. Pertama, cairnya hubungan partai-partai politik yang ada saat ini.

Hal itu membuat tidak adanya koalisi partai yang kaku dan saling sikut dalam Pilkada Serentak 2018.

"Misalnya di provinsi ini Golkar bersama PDIP, atau di provinsi lain Golkar dengan Demokrat, jadi semua campur baur, tidak ada poros nasional. Tidak ada emosionalnya," ungkap JK saat memaparkan Kuliah umum di acara Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhanas 2018.

Kedua, penyelenggara Pilkada KPU kini memiliki aturan ketat dalam kampanye. Selama ini menurut JK, kampanye menjadi poin krusial terjadinya benturan antar pendukung.

"Tidak ada, hanya ada satu atau dua kali kampanye yang besar. Tidal ada arak-arakan, door to door, itu menyebabkan tidak terjadinya benturan, yang sejak jaman dulu terjadi benturan di tempat umum 1 kali, 2 kali. Memang masa kampanye panjang," tutur dia.

Selanjutnya, pengamanan Pilkada jauh lebih baik, polisi, tentara menjaga pemungutan suara bersih dan aman sejak awal pendaftaran.

"Keempat, masyarakat mendapatkan banyak informasi terkait Pilkada dari media sosial. Misalnya, banyak orang di pesantren pasti berpengaruh. Santrinya juga membaca (cari tahu), tidak hanya tau dari kiai saja, meski kiai itu penting," ujar JK.