Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Mencermati kondisi dinamika politik saat ini yang menganggap ketidak netralan pihak Kepolisian, TNI sampai BIN, Ketua Umum BPI KPNPA RI Drs H Tubagus Rahmad Sukendar SH, MH menyatakan bahwa persoalan muncul ketika salah satu petinggi partai politik yang ketua umumnya memberikan statement yang mengejutkan di waktu menjelang pencoblosan kepala daerah yang mana ada dugaan oknum aparat penegak hukum yaitu TNI, Polri, BIN tidak netral dan terlibat dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu merupakan informasi yang belum tentu benar kebenarannya.

Rahmad Sukendar mengemukakan “bahwa hal tersebut sangat disesalkan dimana adanya pemberitaan seolah di goreng habis yang diduga merupakan pesanan salah satu parpol tertentu kepada LSM IPW untuk menghancurkan kredibilitas salah satu paslon yang diusung oleh PDIP di beberapa daerah.

“Informasi tersebut kalau pun betul ada LSM seperti itu sangat merusak citra lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai sosial kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pesta demokrasi dan ini sudah jelas bisa membangun opini yang tidak baik yang berakibat bagi kelangsungan iklim demokrasi yg sedang kita jalankan sehingga pesanan seperti itu harus kita hindari,” kata Rahmad Sukendar di kantor BPI, Banten, Kamis (28/6/2018).

“Fungsi LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan semakin kacau dengan adanya isu atau berita yang belum tentu kebenarannya sehingga meresahkan masyarakat,” tambahnya.

Rahmad juga menyikapi reaksi yang di ungkapkan Neta Pane terhadap isu netralitas TNI, Polri, BIN yang tidak berimbang menyebabkan kerugian pada masyarakat dan paslon tertentu. Sebenarnya seperti kita ketahui bersama bahwa TNI, Polri telah berbuat banyak untuk menjaga netralitas demi profesionalisme TNI, Polri yang selama ini sudah kelihatan profesionalisme di jajaran TNI, Polri dalam menjaga NKRI.

Rahmad juga menambahkan, bahwa dalam hal ini, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sudah mengingatkan jajaran kepolisian agar menjaga netralitas pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Tito mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral. Menurut Tito, ia sudah membuat telegram sejak lama terkait netralitas Polri berikut dengan sanksinya. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi ringan hingga berat. "Saya sudah sampaikan telegram berikut sanksi, di antaranya sanksi ringan, teguran, mutasi, sampai PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," kata Tito dalam rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pengamanan Pilkada 2018 di Mabes Polri, Senin (25/6/2018).

Tito menegaskan, apabila ada jajaran Polri yang berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada, maka ia tak segan-segan akan mengganti oknum tersebut. Melalui konferensi video, Tito pun telah menyampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk menjaga netralitas. Menurut Tito, salah satu hal yang diungkapkan dalam telegramnya adalah terkait dokumentasi data-data. Ia menyebut, data-data tidak boleh didokumentasi dan dipublikasikan untuk menghindari keberpihakan. "Saya sudah membuat telegram berikut sanksinya. Item-item yang cukup jelas di antaranya mengenai dokumentasi data-data. Tidak boleh dokumentasikan dan dipublikasikan," ujar Tito

Lebih lanjut Rahmad mengungkapkan bahwa BPI KPNPA turut membantu dalam memonitor jalannya pencoblosan kepala daerah di beberapa tempat sehingga pesta demokrasi yang dilakukan secara serentak berjalan aman, langsung, umum, bebas dan rahasia. “Relawan kami tetap melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada dibeberapa tempat agar langsung, umum, bebas dan rahasia,” tegas Ketua Umum BPI KPNPA RI.

Menyikapi reaksi, dari Neta S Pane terhadap berbagai isu terkait dengan Netralitas TNI dan Polri yang tidak berimbang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dan Pasangan Calon tertentu dimana sebenarnya TNI dan Polri telah berbuat banyak didalam menjaga Netralitas nya dan kita akan lihat, di dalam proses Pilkada maupun Pilpres nanti sehingga akan mendapatkan penilaian dari masyarakat maupun paslon juga para Relawan BPI KPNPA RI yang tersebar di 27 Propinsi akan turut serta membantu Polri dan TNi dalam mengawasi jalanya Pemilukada di NKRI tercinta.