Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) memberikan catatan dan rekomendasi pasca terselenggaranya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

IQBIE menilai bagi partai politik hasil rekapitulasi suara Pilkada menjadi evaluasi total terhadap kinerja dan citranya, sedangkan bagi kepentingan masyarakat agenda penting pasca Pilkada adalah mengawasi kepala daerah terpilih yang pada hakekatnya pasangan tersebut merupakan pelayan publik.

Baca: Soal Larang Mantan Napi Koruptor Dicalonkan Jadi DPR, Fahri Hamzah: Tidak Bisa, Haknya Sama

"Masyarakat harus semakin kritis terhadap kepala daerah yang terpilih lewat Pilkada," kata Ketua Umum IABIE, Bimo Joga Sasongko dalam keterangan tertulis, Minggu (1/7/2018).

Bimo mengatakan Kepala daerah terpilih dituntut mampu mewujudkan efektivitas birokrasi yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat Kabupaten, kota dan Provinsi. 

Karena setelah terpilih, lanjut Bimo, tugas kepala daerah dan wakilnya yang paling berat adalah mengelola birokrasi yang jumlahnya sangat banyak tetapi kinerjanya masih jauh dari harapan rakyat.

Karena kepala daerah dengan berbagai fasilitas mewahnya harus berkinerja baik dan bebas dari berbagai modus korupsi.

"Keniscayaan, Kepala Daerah mesti memiliki visi Glokalitas. Yakni visi yang menekankan aspek globalisasi dan potensi lokalitas," terang Bimo.

Bimo juga mengatakan pasca Pilkada serentak merupakan momentum untuk mengkritisi kepala daerah agar mampu mendongkrak produktivitas di daerahnya.

Rakyat membutuhkan sosok kepala daerah yang bisa mewujudkan faktor tipping point terkait produktivitas.

"Dibutuhkan Kepala daerah yang memahami cara yang tepat untuk meningkatkan produktivitas," terang Bimo.

Saatnya kepala daerah, lanjut Bimo, harus mampu menyusun konsep dan dokumen pembangunan yang sesuai dengan semangat zaman.

Pada era globalisasi, kecepatan menjadi tuntutan utama terhadap pemerintahan. Jika kita cermati ada sederet kelemahan yang mendasar dalam Perda RPJPD dan RPJMD yang dibuat oleh hampir semua pemerintah daerah dan lembaga legislatif. 

"Kita lihat isinya belum menekankan secara tegas akan pentingnya faktor kecepatan. Serta belum tampak milestones pembangunan secara sistematik untuk mendongkrak produktivitas daerah," ungkap Bimo

Dia menyebut strategi untuk meningkatkan produktivitas tidak cukup dengan membangun berbagai macam infrastruktur. Yang paling mendesak untuk dibenahi adalah produktivitas terkait aspek luas ketenagakerjaan.

"Hakekat produktivitas ketenagakerjaan adalah tingkat kemampuan pekerja dan birokrasi pemerintahan dalam menghasilkan produk dan jasa," terang Bimo.

Dibandingkan dengan negara lain, produktivitas SDM Indonesia, yakni tenaga kerja dan birokrasi masih lebih rendah dari rata-rata negara anggota Asian Productivity Organization (APO) atau Organisasi Produktivitas Asia.

Singapura memiliki tingkat produktivitas tertinggi di dunia pada tahun 2015, yaitu sekitar 121,9 dolar AS, sementara Indonesia hanya sekitar 21,9 dolar AS. Posisi Indonesia pada 2015, juga masih berada di bawah Malaysia dan Thailand bahkan Sri Lanka.

Di Indonesia, produktivitas tertinggi terjadi di sektor pertambangan yakni sekitar Rp137,2 juta per tenaga kerja per tahun, sedangkan terendah terjadi di sektor pertanian, sekitar Rp 8,7 juta.

Bila dilihat per daerah, tingkat produktivitas tertinggi ada di provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 102, 2 juta per tenaga kerja per tahun, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 76 juta per tenaga kerja per tahun.

Produktivitas tenaga kerja yang paling rendah terdapat di Provinsi NTT, yaitu hanya sebesar Rp 7 juta per tenaga kerja per tahun. 

"Ada korelasi antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan kemajuan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Angka produktivitas di Korea Selatan dan Malaysia ternyata hasil dari pencetakan SDM unggul secara besar-besaran," imbuhnya.