TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI menerima Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Dari laporan yang disampaikan Menkeu di hadapan Rapat Paripurna, DPR meminta pemerintah untuk mengelola APBN lebih prudent atau hati-hati.

Baca: Tidak Dapat Kantong Plastik Gratis, Pembeli di Australia Mengamuk

Dalam pengelolaan APBN, khususnya pada aspek belanja negara, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendorong pemerintah menggunakannya untuk hal-hal yang lebih prudent dan bersifat produktif.

Upaya produktif itu diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Baca: SMRC: Figure Calon Jadi Penentu Bagi Pemilih

Upaya itu pun harus diimbangi dengan keberpihakan kebijakan pemerintah.

“Pengelolaan APBN selama tahun anggaran 2017, selain menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2018, juga menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan APBN di tahun 2018 ini. Sehingga berbagai program yang dijalankan pada tahun lalu, produktivitasnya dan pengelolaan secara prudent dapat ditingkatkan pada tahun ini,” kata Taufik dalam keterangan tertulis, Selasa (03/7/2018).

Taufik mengatakan situasi global yang kurang bersahabat pada tahun lalu dan menjadi tantangan hingga saat ini.

Contohnya dampak kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang tak menentu, perang dagang AS-China.

Bahkan situasi semenanjung Timur Tengah, dapat menjadi evaluasi pemerintah dalam menjalankan APBN pada tahun ini dan tahun depan.

Diharapkan berbagai kebijakan dapat dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi Tanah Air.

“Situasi global yang kurang bersahabat, memang cukup mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil, bahkan cenderung melemah melawan dolar Amerika," kata Taufik.

"Nilai ekspor hingga pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga terkena dampaknya. Situasi global tidak bisa terus-terusan menjadi kambing hitam dari terpuruknya ekonomi Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkuat fundamental ekonomi dan berpihak pada produktivitas,” tambah Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen.

Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir, meskipun masih sedikit dibawah asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen.

Kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih dapat diseimbangkan oleh faktor domestik yang cukup kondusif.

Terkait inflasi, pemerintah berhasil menjaga inflasi tahun 2017 sebesar 3,61 persen atau di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam APBN-P tahun 2017, yaitu 4,3 persen.

Sementara, untuk rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2017 adalah Rp13.384 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN-P sebesar Rp13.400 per dolar AS.

Realisasi rata-rata tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan pada tahun 2017, adalah sebesar 5.0 persen, atau di bawah target APBN-P sebesar 5,2 persen.