TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengatakan netralitas aparat dalam Pilkada maupun Pemilu sangat tergantung dari pemimpinnya.

Ia menyebut sebenarnya aturan mengenai netralitas telah diatur dengan sangat jelas.

Namun, ketika pimpinan suatu aparat tak netral, tentu akan berdampak kepada bawahannya.

"Netralitas itu tergantung pada pemimpinnya. Di situlah kalau pemimpinnya tidak netral maka kasihan juga bawahannya jadi bingung," ujar Moeldoko, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).

Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini merasa sangat perlu agar pemimpin menegaskan kepada jajarannya untuk tetap netral.

"Untuk itulah perlu dijaga niat baiknya para pemimpin itu untuk membawa prajuritnya agar tetap pada posisi yang pas dan netral," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar semua pihak tak asal menuduh mengenai netralitas para aparat.

Justru, kata dia, masyarakat harus mempertanyakan sumber munculnya isu soal tidak netralnya TNI maupun Polri dalam penyelenggaraan Pilkada serentak kemarin.

"Isu itu sebenarnya dari mana sih? Dari dalam atau luar? Menurut saya, harus dibedakan antara mengingatkan atau menuduh. Jadi kalau mengingatkan boleh siapa pun," jelasnya.

"Tapi kalau menuduh, buru-buru menyebut aparat tidak netral ya kasihan aparat di lapangan yang sudah punya niat baik untuk menjalankan tugasnya dengan aturan-aturan yang sangat ketat," kata Moeldoko.