Demokrat: TGB Sejak Awal Memang Lebih Baik Tidak Hadiri Rapat MTP
Ia memastikan, ketidakhadiran TGB salah satunya karena sudah menyatakan mendukung Jokowi, meski secara pribadi.
Editor: Rachmat Hidayat
![Demokrat: TGB Sejak Awal Memang Lebih Baik Tidak Hadiri Rapat MTP](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/pesantren-bina-insan-mulia_20180204_155637.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menegaskan, terkait ketidakhadiran Tuan Guru Bajang (TGB) saat rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) yang digelar, Senin (9/7/2018) kemarin.
Ia memastikan, ketidakhadiran TGB salah satunya karena sudah menyatakan mendukung Jokowi, meski secara pribadi.
"TGB sudah memutuskan secara pribadi mendukung Jokowi. Sedangkan sidang MTP masih membahas dan membuka tiga opsi. Sehingga apabila diundang dikhawatirkan terjadi conflict of interest di dalam sidang. Belum lagi dalam beberapa pembahasan materi di MTP ini bersifat rahasia," ungkap Jansen, Selasa (10/7/2018).
"Sedangkan beliau TGB jelas-jelas sudah punya sikap mendukung Jokowi. Berbeda apabila pendapat pribadinya itu disampaikan secara internal dan bukan ke publik luas. Tentu pendapat beliau itu akan menjadi diskusi yang baik bagi sidang MTP. Jadi dengan berbagai situasi dan pertimbangan diatas, TGB sejak awal memang lebih baik tidak hadir," lanjut Jansen lagi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto mengatakan dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat kemarinbelum membicarakan sanksi secara tegas untuk TGB. Wakil Ketua DPR itu melihat pernyataan Gubernur NTB yang memberikan dukungan kepada Jokowi termasuk masalah etika.
Sebab, Agus mengatakan bahwa bagi setiap kader yang ingin menyampaikan pendapat yang krusial harus sejalan dengan keputusan partai. "Bagi kader yang ingin menyampaikan pendapat politik harus sejalan dengan apa yang di dalam Partai Demokrat," imbuhnya.
"Tentunya kita ketahui sendiri Pak TGB memberikan komentar atau tanggapan masalah pencapresan tentunya yang berbeda atau yang belum diputuskan Partai Demokrat. Tentunya hal-hal yang krusial harus dibicarakan dulu di dalam Partai Demokrat baru lah mengambil keputusan," Agus menambahkan.