Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah partainya bersedia diberi jatah menteri dalam membentuk koalisi di Pemilu Presiden 2019.

Termasuk saat menjajaki komunikasi dengan kubu Joko Widodo, melalui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

"Tidak. Kami engga membicarakan menteri. Kami membicarakan bagaimana baiknya koalisi itu dibangun. Jadi tetap seperti yang kami sampaikan saat Rapimnas PD, tentu berkoalisi itu harus bersama-sama membicarakan, program kerja, dan lain-lain," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca: Makin Seru, Isu Tarik Menarik Antara Prabowo dengan Anies Baswedan

Hinca mengatakan Partai Demokrat memiliki Cawapres yang terus dikomunikasikan dengan partai lain. Baik itu Kubu Jokowi maupun kubu Prabowo.

Menurut Hinca, Demokrat memiliki 10 persen suara yang merupakan bekal untuk menyamakan pemikiran dalam Pemilu Presiden.

"Karena kan kalau misalnya bareng 5 tahun haruslah punya pikiran yang sama karena jangan lupa bahwa demokrat punya 10 persen lebih juga sehingga kita bisa mendiskusikan banyak sekali tentang hal-hak yang kita anggap penting," katanya.

Hinca mengatakan partainya masih yakin penjajakan komunikasi yang dilakukan Demokrat akan mengarah kepada hasil positif, termasuk dalam mengusulkan cawapres. Demokrat tidak khawatir meski Joko Widodo menyebut sudah mengantongi lima nama Cawapres.

"Kami belum bicarakan yang 5 nama itu. Karena semua orang juga sebut nama kan. Ada yang sebut nama A nama B nama C. Ya kita tunggu saja. Kan hanya satu yang akan jadi wapresnya," pungkasnya.