TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elektabilitas Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi atau dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) dalam bursa cawapres pendamping capres Joko Widodo meningkat hingga namanya masuk dalam daftar cawapres yang tengah digodok tim Jokowi.

Namun, justru istri hingga ibunda khawatir jika nantinya TGB dipilih menjadi cawapres pendamping Jokowi dan bertarung dalam skala politik nasional pada Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan TGB saat berkunjung di kantor redaksi Tribun di Jakarta, Kamis (12/7).

TGB mengungkapkan, kekhawatiran keluarganya di antaranya adanya serangan dari pihak lawan hingga cara-cara politik kasar untuk menjatuhkannya.

Bagi TGB, kekhawatiran dari keluarganya itu bukan kali pertama. Sebab, pihak keluarga juga menyampaikan keresahan yang lebih kurang sama pada saat dirinya maju untuk kali pertama dalam Pemilihan Gubernur NTB pada tahun 2008.

"Iya, ada lah, istri dan ibu saya ada ungkapan khawatir, bahkan ketika saya jadi gubernur," ungkapnya.

TGB mengaku telah memberikan pemahaman kepada keluarganya atas keresahan dan kekhawatiran tersebut. Bagi TGB, penunjukan maupun jabatan merupakan panggilan tugas atau pengabdian. Dia sudah siap menghadapi jika dalam perjalanan menuju jabatan tersebut akan mendapat hambatan hingga serangan politik.

"Ya memang ada ungkapan-ungkapan dari istri saya, umi (ibu) saya, dan saudara-saudara saya, kalau kepala daerah (akan) begini begitu dan macam-macam itu lah. Itu sudah ada pada saat saya juga jadi gubernur waktu itu. Apalagi banyak pemberitaan di media yang beragam. Tapi, itu kan saya jawab. Ya ini tugas mengabdi. Apapun resikonya harus saya ambil," paparnya.

Dia mengaku saat ini memang sedang berkunjung di Jakarta untuk berkomunikasi dengan pejabat dan petinggi di Jakarta. Satu hal yang pasti, dirinya ingin memberikan dukungan kepada kepemimpinan Joko Widodo.

"Saya memang baru sekarang menyatakan dukungan kepada beliau. Saya kira tepat waktunya karena usai pilkada serentak," kata dia.

TGB tidak mau berandai-andai dirinya bakal dipilih menjadi cawapres oleh Jokowi dan parpol pengusung kendati elektabilitas namanya meningkat di beberapa lembaga survei hingga masuk dalam lima besar daftar capres yang tengah digodok oleh tim Jokowi.

"Saya tidak mau berandai-andai. Itu semua terserah Pak Jokowi," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, TGB menyampaikan hal apa saja yang membuatnya terkesan dengan Presiden Jokowi hingga akhirnya memberikan dukungan.
Menurutnya, Jokowi selaku presiden bukan lah sosok orang yang suka terlalu banyak berwacana.

"Beliau juga adalah pemimpin yang pragmatis dalam arti positif. Bahwa ukuran-ukuran itu harus konkrit, dan kerja di lapangan harus nyata, tidak banyak berteori," ujarnya.

Tak Takut Kasus di KPK

TGB mengaku tidak akan gentar dan khawatir bakal diserang lawan politik dengan kasus penjualan atau divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT; kini PT Amman Mineral Nusa Tenggara) jika kelak dirinya terpilih menjadi cawapres pendamping Jokowi.

"Tidak. Saya tidak khawatir, saya sudah jelaskan semuanya ke KPK dan sudah memberikan data-data kepada mereka terkait hal itu," ujar TGB.

Ia mengaku telah memberikan klarifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga penegak hukum yang sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) divestasi saham PT NNT ke Medco.

Ia pun yakin dirinya selaku Gubernur NTB tidak melakukan penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi terkait hasil penjualan saham perusahaan produsen emas tersebut.

Menurut dia, justru PT Daerah Maju Bersaing (DMB) selaku BUMD kepanjangan Pemprov NTB dari Pemkab Sumbawa dan Sumbawa Barat, memperoleh keuntungan besar dari hasil divestasi penjualan saham 6 persen mereka di PT Newmont tersebut ke pihak Medco.

Sebab, mulanya ketiga pemda hanya memberikan suntikan dana Rp 500 juta ke PT DMB dalam akuisisi saham di Newmont. Sebab, dari divestasi 82 persen saham PT Newmont ke Medco, PT DMB selaku perpanjangan pemda memperoleh pembayaran sebesar Rp 1 triliun.

Dengan penjelasannya itu, TGB meyakini masalah divestasi saham Pt Newmont terkait dirinya selaku Gubernur NTB adalah sudah selesai.

"Sudah tidak ada apa-apa lagi. Hari ini sudah selesai semuanya," kata dia.

Sebelumnya pihak KPK sebelumnya meminta klarifikasi terhadap sejumlah orang atas divestasi sebesar 82 persen saham PT Newmont ke Medco. Terdapat saham 6 persen milik Pemprov NTB ikut didivestasi yang nilai penjualannya diperkirakan sebesar Rp 2,1 triliun. Menjadi kejanggalan karena pembayaran dari divestasi 6 persen saham tersebut dianggap kurang transparan.

Mereka yang diminta klarifikasi di antaranya Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) dan Wakil Gubernur NTB, Amin. (Tribun Network/yono/coz)