Zulkifli Tak Sependapat Hasil Survei yang Menyatakan Publik yang Pro Pancasila Menurun
Menurut Zulkifli, yang pro Pancasila sekarang ini jumlahnya mencapai 97 persen. Sementara sisanya ingin berbeda
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak sepakat dengan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut publik yang pro Pancasila mengalami penurunan dan yang mendukung NKRI bersyariah meningkat.
Menurut Zulkifli, yang pro Pancasila sekarang ini jumlahnya mencapai 97 persen. Sementara sisanya ingin berbeda.
Baca: Kapolri-Panglima TNI Bekali 724 Capaja di Mabes TNI Cilangkap
"Ada 3 persen, tapi 3 persen itu 1 persen diam, 2 persen aja yang ingin beda. 2 persen kecil. Itu juga berdasarkan survei," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (18/7/2018).
Menurutnya, kondisi saat ini bukan orang tidak setuju dengan Ideologi Pancasila. Melainkan banyak yang menilai bahwa Pancasila sudah tidak digunakan lagi.
"Contohnya, musyawarah enggak dipake lagi, menang-menangan, kalau saya mengambil semua, kalau lawan saya saya sikat semua," katanya.
"Kita tidak mengamalkan Pancasila lagi, yes, 80 persen, tidak mengamalkan, tapi yang ingin Pancasila disosialisasikan, diajarkan secara masif lagi itu 97 persen," pungkasnya.
Berdasarkan survei LSI Denny JA, menunjukkan bahwa publik yang mendukung atau pro Pancasila mengalami penurunan. Sebaliknya publik pro terhadap NKRI Syariah justru mengalami kenaikan.
LSI Denny JA menemukan, peningkatan tersebut terjadi sejak tahun 2005 hingga tahun 2018. Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menyebutkan, persentase publik yang pro terhadap NKRI Syariah mencapai 4,6 persen pada tahun 2005.
Kemudian, angka tersebut naik menjadi 7,3 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2015, angkanya kembali naik menjadi 9,8 persen. Hingga akhirnya pada tahun 2018 naik menjadi 13,2 persen.
Baca: Batal Bertemu Prabowo Hari Ini, Mantan Relawan Jokowi: SBY Memang Sedang Dirawat
Dengan demikian, kata Ardian, dalam kurun waktu 13 tahun, ada kenaikan persetujuan publik terhadap NKRI bersyariah sebesar 9 persen.
"Ternyata hasil survei kita (menunjukkan) ada penurunan pada yang pro Pancasila, ketika kita telisik lebih banyak beralih ke yang kita sebut sebagai pendukung pro NKRI Syariah," kata Ardian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
