TRIBUNNEWS.COM, KEDIRI - Jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 1,8 juta jiwa dalam kurun waktu Maret 2017 hingga Maret 2018.

Hal ini mengemuka dalam Dialog Nasional PKH Indonesia Maju yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Rabu (18/7).

Dialog ini menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI Harry Hikmat, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Sarmuji.

Dirjen Linjamsos menjelaskan pada September 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penduduk miskindi Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).

Kemudian, lanjutnya, BPS kembali merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang pada Maret 2018.

"Capaian ini menurut BPS disebabkan antara lain bansos tunai meningkat 87,6 persen. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan meningkat hingga 10 juta KPM tahun 2018. Pada tahap I bulan Februari dan tahap II bulan Mei telah disalurkan tepat waktu sebanyak 97%. Begitu juga penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada kuartal I 2018 sekitar 95% telah dilaksanakan sesuai jadwal," kata Harry Hikmat.

Baca: Kepala Bappenas Klaim Tingkat Kemiskinan Saat Inilah yang Terendah Sepanjang Masa

Untuk itu, ia meminta kepada SDM PKH yang bertugas di lapangan memastikan program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan sejak tahun 2007 ini berjalan dengan baik dan efektif.

"Pastikan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS) berlangsung paling sedikit 1 minggu sekali secara efektif," katanya. 

Selain itu harus dipastikan bansos yang diterima dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan anak-anak, dan tambahan modal usaha ekonomi produktif dan biaya perawatan lanjut usia dan disabilitas berat yang tinggal bersama KPM PKH.

"Indeks bansos PKH 1,89 juta per tahun memang tidak besar hanya menambah 8% dari pengeluaran konsumsi perkapita. Idealnya antara 25 sampai dengan 40%", paparnya.

Bila satu keluarga sudah mendapatkan beragam bansos, subsidi pemerintah dan diberdayakan secara ekonomi produktif, nanti akan bisa kita lihat hasilnya dalam tiga sampai lima tahun.

Indikator keberhasilannya adalah terjadi perubahan sikap dan perilaku KPM PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya peningkatan produktivitas secara ekonomi," katanya.

Jadi, tidak benar kalau ada anggapan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah semu karena pemerintah mengandalkan bansos.

"Transfer ke masyarakat, ya pakai mata anggaran bansos, tapi ada sistem dan mekanisme yang dibangun dengan pendekatan dan metode pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial. Bukti nyata silakan cek ke lapangan bagaimana Family Development Session dilakukan secara rutin," kata Harry.