Dugaan Kongkalikong di Lapas Sukamiskin, Dirjen Utami: Ini Masalah Serius
Utami mengakui kejadian di Lapas Sukamiskin merupakan masalah serius dan akan dilakukan revitalisasi di seluruh lapas.
Penulis: Amriyono Prakoso
Editor: ade mayasanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongkalikong alias persekongkolan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, terungkap secara gamblang.
Ketika dilakukan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu (21/7/2018) dini hari, ada sejumlah sel yang kosong alias penghuninya tidak ada di penjara, di antaranya sel narapidana korupsi Fuad Amin Imron dan TB Chaeri Wardhana (Wawan).
Tak pelak Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan Ham, Sri Puguh Budi Utami meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian itu.
"Kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini. Kepada Bapak Presiden, dan tentunya kepada Bapak Menkumham," ujar Utami di Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Sabtu (21/7/2018) malam.
Utami mengakui kejadian di Lapas Sukamiskin merupakan masalah serius dan akan dilakukan revitalisasi di seluruh lapas.
"Ini masalah serius dan sejatinya secara paralel kami sedang mempersiapkan adanya revitalisasi permasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana," katanya.
Utami mengatakan telah mempersiapkan proses revitalisasi lapas yang akan dimulai pada Agustus.
"Ini adalah kejadian yang sama sekali di luar dugaan kami," katanya.
Utami mengatakan ia menghormati proses hukum yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menambahkan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly telah memerintahkan untuk melakukan pendalaman atas kerjadian tersebut.
Dalam kesempatan itu Sri Puguh Budi Utami menyatakan dirinya akan mundur dari jabatannya jika revitalisasi lapas tidak berjalan.
Utami berjanji akan membongkar seluruh ruang kunjungan yang berbentuk gazebo di Lapas Sukamiskin.
"Jadi ada ruang kunjungan yang sekarang ini kami benahi, Gazebo itu akan kami bongkar," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.