Kebijakan Satu Peta yang terus dipantau dan digaungkan oleh Presiden Joko Widodo kini memasuki tahap peluncuran geoportal pada Agustus 2018 (saat ini belum dapat diakses). Sebelumnya, 85 peta tematik dengan skala 1:50.000 dikompilasi, diintegrasi dan disinkronisasi.

85 peta tematik ini tersebar dan menjadi tanggung jawab 19 kementerian dan lembaga yang sudah diintegrasi dan disinkronisasi.

Dalam Editorial Forum yang akan diselenggarakan Badan Informasi Geospasial bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 24 Juli 2018, para tamu terundang yaitu Pemimpin Redaksi berbagai media nasional akan mendapat paparan mendalam terkait progres percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Narasumber ahli dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berbagi tentang kebijakan terkait kebijakan satu peta serta rancangan keppres protokol berbagai pakai data spasial. Badan Informasi Geospasial berbagi tentang jaringan informasi geospasial nasional sebagai infrastruktur berbagi data informasi geospasial.

Terdapat 4 manfaat secara umum dari Kebijakan Satu Peta yaitu:
1. Mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi
2. Mendukung implementasi Kebijakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang efektif dan tepat sasaran
3. Mendukung penyelesaian konflik ruang yang selama ini menjadi faktur utama penghambat percepatan
4. Mendukung pengembangan dan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia (*)