Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait untuk bekerja keras menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan.

Karena menurut Moeldoko, paling tidak ada empat alasan sehingga urgensi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2018 ini menjadi penting.

Dalam satu bulan ke depan hingga 2019, Indonesia akan menghadapi tiga peristiwa penting. Yakni pesta olahraga Asian Games XVIII di bulan Agustus, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, dan pesta demokrasi pada April 2019.

Di sisi lain, negara tetangga, Malaysia sudah memuji upaya pemerintah mencegah asap dan Karhutla tahun 2017.

Dia mengingatkan, betapa pentingnya penanganan Karhutla ini, terlihat dari sikap Presiden Joko Widodo sendiri yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran hutan dan lahan untuk tahun 2018.

“Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan,” tegasnya, dalam Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, Rabu (25/7/2018) di Bina Graha, Jakarta, seperti dikutip Tribunnews.com dari keterangannya.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, dan Riau.

“Dari pengalaman selama ini, manajemen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah lebih tertata, “ ungkapnya.

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, memprediksi prediksi puncak kemarau tahun ini akan terjadi pada Juli – September.

Untuk periode mingguan, BMKG mengeluarkan prediksi harian yang berlaku hingga seminggu ke depan.

“Di situ akan terlihat tingkat curah hujan, kelembaban udara, dan kecepatan angin, yang bisa dipakai untuk melihat sampai sejauh mana tingkat hot spot di lapangan. Jika sudah sebesar 50 persen, maka dalam kategori membahayakan dan mudah terbakar,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Untuk mencegah agar titik api tersebut tidak meluas, maka salah satu cara yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kelembaban lahan gambut.

“Saya mengusulkan adanya hujan buatan yang efektif dilakukan di minggu ini dan minggu depan, karena ada kiriman awan dari Filipina,” ujarnya.

Usulan BMKG menjadi penting, lantaran pengamatan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pertengahan Juli selama 2 minggu juga memperlihatkan adanya variasi permukaan air pada gambut dari < 0,5 m - -1,5 m.

Kondisi yang masih bisa diterima adalah tinggi permukaan air < 0,5 m. Dengan kondisi ini kelembaban gambut masih terjaga.

Jika permukaan > 0,5 hingga -1,4 m di bawah gambut menandakan kelembaban yang mulai berkurang, bahkan tinggal 20 – 30 persen.

Melihat kondisi ini, menurut Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead langkah yang mesti dilakukan adalah dengan mempersiapkan sekat-sekat air yang dikerjakan oleh masyarakat.

Perwakilan pemerintah daerah, yang hadir diantaranya Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, sepakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan semaksimal mungkin.(*)