Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Pernyataan Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono, yang menyebut bahwa Partai Perindo tidak usah menggugat syarat cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu 2017 menuai kritikan.

Ahli Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan bahwa ucapan Harjono tidak pada tempatnya.

Dirinya pun mengatakan sebaiknya Harjono menghormati siapa saja yang hendak menggunakan haknya.

"Saya hormat kepada beliau, beliau pernah di Mahkamah Konstitusi. Buat saya itu (menghormati hak seseorang) pilihan yang bagus daripada ngomong begitu," ujarnya saat di temui di Matraman, Jakarta Pusat, Jumat (27/7/2018).

Baca: Alasan Perindo Ajukan Jusuf Kalla sebagai Cawapres Jokowi

Margarito mengatakan bahwa apa yang fundamental dalam kehidupan bernegara adalah memastikan orang punya hak.

"Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap pasal 169 huruf n dan itu memunculkan dua tafsir," tambahnya.

Maka dari itu, dia menegaskan, sebagai jalan terbaik dalam kehidupan bernegara, sebaiknya diberikan kepada institusi negara yang berwenang agar bisa dipastikan semuanya clear

"Bagi saya itu sesuatu yang normal saja, Judicial Review, atau posisi Pak JK sebagai pihak terkait dalam perkara itu," pungkasnya.

Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Cikini, Mantan Hakim MK, Harjono, menyebutkan segala hal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak perlu digugat.

Hal tersebut dikatakannya terkait dengan gugatan syarat cawapres yang dilayangkan oleh Partai Perindo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak terkait.

"Sesuatu yang jelas ada di dalam UUD itu seharusnya tidak usah digugat. Untuk melaksanakan pasal sekian di Undang-Undang Dasar maka dibuat UU-nya seperti ini," ujar Harjono.