TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, menandatangani nota kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Jasa Konstruksi, di Lambaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah, Jumat (27/7/2018).

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah dibina sebelumnya pada tahun 2012 dan berakhir tahun 2017.

Dimana saat itu telah berhasil melaksanakan pelatihan untuk peningkatan keterampilan sebanyak empat angkatan narapidana di Bidang Konstruksi dan Pengelolaan Air Limbah serta Sampah.

"Ini juga menjadi sumber daya manusia kita yang oleh pak presiden di 2019 nanti menjadi fokus kedua dalam pembangunan di Indonesia setelah infrastruktur fisik juga masuk ke pembangunan sumber daya manusia," ujar Basuki, dalam sambutannya.

Melalui kerjasama tersebut telah dibangun sarana pengolahan air limbah atau sampah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dan Salemba, Jakarta.

Sementara target kerjasama yang baru ini diperluas tidak hanya ditujukan untuk para warga binaan pemasyarakatan yakni para Narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan dan Klien yang mendapatkan bebas bersyarat, tetapi juga ditujukan untuk para petugas pemasyarakatan.

Pada saat ini terdapat 173.367 orang warga binaan dan 44.252 klien yang tersebar di seluruh lapas di 34 provinsi di Indonesia.

“Melalui kerjasama ini diharapkan para warga binaan dapat meningkatkan kompetensinya di bidang jasa konstruksi, dan menjadi bekal mereka di masa mendatang sehingga kesejahteraan mereka terutama secara ekonomi semakin meningkat," ujar Basuki.

"Disinilah peran pemerintah hadir melalui pemerataan pembangunan yang akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat”, katanya.

Sebagai langkah awal dari kerjasama ini, telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi bidang jasa konstruksi kepada 132 narapidana terdiri dari 32 narapidana di Lapas Nusa Kambangan dan 100 orang narapidana di Lapas Cipinang selama 4 hari mulai tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2018.

Adapun narapidana yang mendapatkan pelatihan adalah narapidana dari kejahatan umum yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanannya dan dinilai baik.

Pada kesempatan ini Menteri PUPR dan Menteri Hukum dan HAM memberikan sertifikat keterampilan kelas 3 kepada 132 narapidana tersebut yang telah diuji kompentensinya sebagai tukang batu, tukang kayu (mebeleuir) dan bangunan umum.

"Kita lakukna ini untuk lebih dari 300 tenaga kerja baik di tingkat tukang dan operator alat berat, pasti ada juga yang intres tidak hanya ditukang tapi alat berat," ujar Basuki.

Selama masa penahanan, warga binaan juga yang telah mendapatkan sertifikat tetap diberikan ruang praktek yakni membangun prasarana-sarana yang ada di sekitar Lapas.