TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial, Idrus Marham memimpin rapat evaluasi bersama terkait pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat di selu‎ruh Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Idrus juga menyinggung soal data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan ada penurunan angka kemiskinan.

Idrus menyampaikan BPS merinci ada penurunan angka kemiskinan sebesar 1,8 juta jiwa dalam setahun dengan rentang waktu Maret 2017 hingga Maret 2018.

"Maret 2017 kemiskinan masih sebesar 27,72 juta jiwa atau 10,64 persen. Maret 2018 turun menjadi 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen. Persentase angka kemiskinan sebesar 9,82 persen per Maret 2018 ini merupakan angka terendah sepanjang sejarah," ungkap Idrus, Jumat (3/8/2018) di Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat.

Baca: Bantah Pernyataan SBY yang Sebut Jumlah Orang Miskin di Indonesia 100 Juta, JK: Data BPS Valid

Mantan Sekjen Partai Golkar ini menjelaskan angka kemiskinan ‎bisa turun karena meningkatnya bansos dari Kemensos sebesar 87,6 persen melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra).

"Ada tiga kesimpulan mendasar kenapa angka kemiskinan bisa turun. Pertama kita melihat program pada pemerintahan Jokowi-JK ini sangat efektif, sesuai kebutuhan yang ada. Kedua, program yang ada dapat menyelesaikan masalah. Ketiga, programnya betul-betul memberikan harapan masa depan kehidupan masyarakat lebih baik," papar dia.

Lebih lanjut, Idrus juga meyakini angka kemiskinan bisa terus ditekan jika program yang ada sekarang ini baik PKH, BPNT, Rasta didukung oleh Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), juga Dana Desa dapat bergulir dengan efektif, produktif, dan solutif.

"Kami sudah sepakat menjadikan bulan Agustus 2018 sebagai bulan tuntas bansos untuk PKH tahap ketiga dan Rasta tahap kedelapan. Akhir Agustus kita pastikan angka kemiskinan mencapai 9 persen," tegasnya.