TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menjelaskan bahwa di dua hari terakhir pihaknya intens bertemu dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Di momentum yang sama, juga muncul wacana masuknya pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini dalam bursa calon wakil presiden pendamping Joko Widodo di Pilpres mendatang.

Menanggapi hal ini Pakde Karwo ikut terkejut. Apalagi, isu ini muncul tak lama setelah ia bertemu dengan JK.

"Jadi sejak Rabu (1/8/2018) lalu kami memang telah bertemu dengan pak JK. Namun nggak ada membahas soal politik," kata Pakde Karwo ketika ditemui usai sidang paripurna di DPRD Jatim, Jumat (3/8/2018).

Pakde Karwo bertemu JK bukan sebagai Gubernur Jawa Timur, melainkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

APPSI adalah forum yang berisikan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sedangkan JK menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Menurut Pakde, pertemuan yang juga dihadiri jajaran menteri perekonomian tersebut membahas kondisi perekonomian secara nasional bukan hanya regional Jawa Timur saja.

Dia juga satu-satunya yang hadir mewakili gubernur.

"Pertemuan ini tentang defisit neraca berjalan. Bukan mengurusi siapa presiden yang dicalonkan," kata Pakde Karwo menegaskan.

Oleh karenanya, ia tak memungkiri bahwa sebagai koordinator kepala daerah, pihaknya memang banyak memberikan masukan kebijakan perekonomian dan pembangunan secara nasional.

"Kami telah ditugasi oleh para gubernur dan Menteri Dalam Negeri," kata Pakde.

Di antaranya, dengan mendorong peran antar provinsi dan kabupaten kota untuk memperluas pasar dalam negeri.

Kemudian, juga mengusulkan agar ada kepastian terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) atau anggaran dari Pemerintah Pusat kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia sebagai dana pembangunan.

"Kami berharap anggaran tidak fleksibel dan dinamis. Sebab, kalau misalnya pendapatan turun, daerah kebingungan," kata Pakde Karwo.

"Dari usulan kami, Wapres menyimpulkan target minimumnya dan kemudian merekomendasikan kepada Menteri Keuangan," kata Pakde Karwo yang juga gubernur dua periode ini.

Oleh karena perannya tersebut, Pakde Karwo juga sering bertemu dengan kepala daerah di lintas daerah. Mulai dari sesama gubernur hingga walikota dan bupati.

"Sehingga saya juga pergi ke Tarakan untuk bertemu Asosiasi Walikota. Termasuk dengan bertemu Asosiasi Bupati," kata Pakde Karwo yang juga menjabat Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini.

Bukan hanya itu, sebagai bukti kepedulian terhadap perekonomian nasional, Pakde Karwo juga bertemu dengan Bank Indonesia.

"Hari ini saya juga bertemu dengan Bank Indonesia untuk merumuskan kesulitan republik ini. Tujuannya, untuk menemukan rumusan baru terhadap neraca berjalan kita di nasional yang minus," ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Pakde Karwo, tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur memang cenderung berada di tingkat pertumbuhan secara nasional.

Misalnya untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur (Jatim) selama triwulan I 2018 mencapai 5,5 persen.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,1 persen.

Hal ini pula yang menjadi alasan beberapa pihak harus memilih Pakde Karwo sebagai pendamping Jokowi.

Tagar #JokowiKarwo merujuk pada akronim Jokowi dan Pakde Karwo ini merajai berbagai lini masa media sosial beberapa hari ini.

Ada pula berbagai akronim lain. Di antaranya, Jowo lengkap slogan "Lanjutkan Pembangunan Indonesia".