Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Divestasi Saham PT Freeport Indonesia Sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara Untuk Kemakmuran Rakyat” di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/8).

DPD RI mengamati alotnya tarik ulur divestasi saham PT Freeport Indonesia. Prosesnya dilakukan PT Inalum (Persero) selaku induk perusahaan BUMN pertambangan.

Setelah setengah abad 'dikuasai' Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang beralamat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, melalui proses divestasi saham, tambang Grasberg diharapkan benar-benar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Melalui seminar ini kita semua mendapat penjelasan dan informasi yang mendetail, tepat, dan kredibel tentang kelanjutan Head of Agreement (HoA) ke depan. Selain itu juga sebagai bahan untuk DPD menentukan langkah strategis politis mencari solusi kepentingan bangsa dan Negara. Kami mendukung langkah pemerintah khususnya PT. Inalum dalam melanjutkan proses divestasi, sehingga harapan kepemilikan 51% persen saham segera terwujud,” ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta membuka seminar tersebut.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa hasil seminar ini akan menghasilkan solusi strategis dari DPD RI kepada Pemerintah dalam mempercepat proses divestasi saham PT. Freeport tersebut benar-benar menjadi milik Indonesia.

“Saya harap ini bisa menjadi sumbangsih signifikan dari DPD RI kepada pemerintah guna percepatan proses kelanjutan dan kelangsungan proses divestasi saham menjadi milik Indonesia,” sambung Nono.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murip mendukung penuh pemerintah dalam melakukan proses kepemilikan 51% saham menjadi milik Indonesia.

Hal tersebut menurutnya menjadi langkah maju demi kebaikan dan kemakmuran rakyat Papua yang sudah menderita puluhan tahun karena eksploitasi yang dilakukan tanpa memberikan imbal balik yang sepadan bagi kemakmuran papua.

“Kami Majelis Rakyat Papua mendukung penuh pemerintah untuk mengambil alih PT Freeport menjadi milik Indonesia. Jika terjadi kesepakatan selanjutnya dengan Freeport kami rakyat Papua untuk ikut dilibatkan serta berbicara dengan ketiga pihak pemerintah dan freeport, harus ada orang Papua bisa duduk mewakili disitu,” tegas Timotius.

Turut hadir dalam Seminar Nasional tersebut Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Budi Gunadi Sadikin, Iwan Munajat (Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI), dan Hikmahanto Juwana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Pemerintah Provinsi Papua, pimpinan/anggota Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri; pengurus asosiasi kaum professional, jajaran pimpinan pusat organisasi mahasiswa; dan pemimpin redaksi.(*)