TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU RI menyatakan 167 dari total 449 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Hanura, Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Dari 80 daerah pemilihan (dapil) yang didaftarkan, KPU menggugurkan sebanyak 22 dapil.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, mengatakan ratusan bacaleg dinyatakan TMS karena banyak ketentuan persyaratan yang tidak diserahkan ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Persyaratan yang tidak dipenuhi tersebut diantaranya surat kesehatan jasmani dan rohani, surat pindah dapil, hingga penambahan bacaleg.

"Banyak ketentuan syarat calon yang tidak diberikan," tutur Ilham, Rabu (15/8/2018).

Baca: Keuntungan Artis Jadi Caleg dari Kacamata Desy Ratnasari

KPU RI masih memberikan peluang kepada Partai Hanura untuk memperbaiki kekurangan.

Upaya itu dilakukan dengan cara mengajukan permohonan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Selama tahapan sengketa itu, kata dia, ada langkah mediasi dan adjudikasi yang dapat ditempuh.

"Diberi kesempatan oleh Undang-undang melakukan tanda kutip gugatan melalui ajudikasi," tambahnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, hanya terdapat dua partai politik yang meloloskan sebanyak 575 bakal calon legislatif (bacaleg) dari 80 daerah pemilihan (dapil) untuk tingkatan DPR RI.

Sementara itu, untuk partai politik lainnya di tingkat DPR RI jumlah bacaleg memenuhi syarat (MS) bervariasi. Dia mencontohkan, Partai Golkar mengajukan jumlah bacaleg 575, namun ada satu caleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sedangkan, Partai Hanura tercatat sebagai parpol terbanyak dinyatakan TMS. Dari 449 bacaleg diajukan terdapat 282 MS dan 167 TMS. Adapun, KPU menggugurkan 22 dapil.

Lalu, Partai Berkarya mengajukan jumlah bacaleg sebanyak 575, terdapat 433 MS dan 142 TMS. Adapun, KPU menggugurkan 14 dapil.