Laporan Wartawan Tribunnews.com, Brian Priambudi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memaparkan kinerja MPR dan DPR Dalam sidang tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Jokowi mengatakan dalam setahun terakhir, MPR telah berusaha untuk berperan sebagai rumah aspirasi, kebangsaan, dan kedaulatan rakyat sesuai dengan tugas konstitusionalnya.

Baca: Ketua MPR Singgung Titipan Emak-emak kepada Jokowi dalam Sidang Tahunan

Dalam menunaikan perannya, MPR telah mengawal dan memberikan jaminan sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa implementasi dari nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Binneka Tunggal Ika.

"Untuk itu, MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc (PAH) yang diberi tugas mempersiapkan materi reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan di negeri kita," ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan MPR pun terus merevitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, serta sumber hukum nasional.

Oleh karenanya dirinya mengharapkan adanya kemitraan antara MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk bersinergi mengawal ideologi Pancasila.

"Kita mengharapkan ada kemitraan intensif antara MPR dan BPIP untuk bersinergi mengawal pembinaan ideologi pancasila kepada masyarakat, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Negara," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi juga mengatakan DPR terus memantapkan konsolidasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan tugas konstitusionalnya dengan menyelesaikan 16 RUU pada tahun 2017 hingga 2018.

Dirinya memaparkan DPR telah mengakselerasi RUU perubahan UU No, 15 Tahun 2003 tentang PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

"DPR juga telah menyelesaikan pembahasan tentang RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU Kepalangmerahan, dan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujarnya.

Untuk fungsi pengawasan pemerintahan, Jokowi menyebutkan DPR telah membentuk 46 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan serta menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik.

"Uji kepatutan dan kelayakan itu antara lain terhadap calon anggota Komisi Informasi Pusat, calon Hakim Agung, calon Anggota Komisi Nsional HAM, calon Panglia TNI, calon Hakim Konstitusi, calon anggota BPK, dan calon Gubernur serta Deputi Gubernur BI,"ujarnya.

Sementara itu, Jokowi menyebutkan DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 39 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh untuk negara-negara sahabat.

DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Baca: Pidato Tahunan, Zulkifli Sampaikan Belasungkawa Terhadap Korban Bencana

Jokowi menyebutkan pada bulan Juli lalu, DPR sukses menjadi tuan rumah kerja sama parlemen Indonesia dengan negara-negara di Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnerships.

"Grup Kerja Sama Bilateral yang dibentuk beberapa tahun lalu telah berkembang dengan pembentukan dua kerja sama baru, yaitu dengan parlemen negara sahabat Republik Ceko dan Parlemen Uni Eropa," ujarnya.