Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melatih warga Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk cara pembangunan rumah tahan gempa.

Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi para penyintas yang masih bertahan di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, pada Selasa (21/8/2018).

Dijelaskan pelatihan cara pembangunan membutuhkan waktu 1-2 hari.

"Basuki kembali menyampaikan bahwa mulai hari ini masa rehabilitasi," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (21/8/2018).

Kementerian PUPR melibatkan para mahasiswa dari perguruan tinggi dan TNI untuk mengawasi pembangunan rumah.

Baca: AS Tangkap dan Deportasi Mantan Penjaga Kamp Kerja Paksa Nazi Ke Jerman

Secara bersamaan Kementerian PUPR juga memperbaiki infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah.

"Sejumlah 43 sekolah dari 500 lebih sekolah rusak sudah mulai pembangunan, sedangkan Kementerian Pendidikan telah mendirikan tenda-tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar," jelas Sutopo.

Rumah yang terverifikasi mencapai 10.000-an rumah, sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan telah mendistribusikan bantuan dana rumah kepada 5.000 keluarga.

Hingga kini Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018 mencatat total rumah rusak mencapai 73.843 unit.

Sebelumnya diberitakan, JK menyampaikan Pemerintah memulai rehabilitasi rumah rusak pascagempa Lombok pada hari ini, Selasa (21/8/2018).

Untuk itu JK mengajak mereka untuk membangun kembali.

Hal itu disampaikan JK pada saat mengunjungi para penyintas yang masih bertahan di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, pada Selasa (21/8/2018).

Pemerintah memulai proses rehabilitasi rumah warga yang rumahnya rusak pascagempa yang berturut-turut mengguncang Lombok dan sekitar sejak 29 Juli 2018 lalu.

Saat bertemu warga, JK berpesan bahwa pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan.

JK juga menyampaikan merekalah yang akan membangun dan tidak ada kontraktor.

Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan cara pembangunan rumah.

JK mengingatkan dana bantuan jangan digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi, tetapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku. Ibu-ibu juga diharapkan untuk membantu proses pembangunan rumah, seperti mengangkat kayu.

Pada saat bertatap muka dengan para penyintas, Wapres JK mengingatkan bahwa tidak ada gempa yang membunuh orang, tetapi bangunannya.

Dengan rumah tahan gempa yang akan dibangun kembali, JK berharap agar tidak ada korban lagi karena nantinya mereka memiliki rumah tahan gempa.

"Kita mau membangun rumah yang baik, rumah yang tahan gempa," ujar JK seperti dikutip dari keterangan tertulis BNPB kepada Tribunnews.com, Selasa (21/8/2018).

"Yang harus dilakukan pembangunan rumah tahan gempa, minimum 9 SR, di sini kemarin 7 SR," tambah JK.

JK mengharapkan pembangunan satu rumah memakan waktu penyelesaian dengan target 1 bulan, sedangkan target pembangunan seluruh rumah rusak dalam 6 bulan.

Pemerintah memberikan bantuan warga untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.