TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai pengusiran atau pelarangan aktivitas gerakan #2019gantipresiden jelas tidak tepat.

Menurutnya, sebagai ekspresi politik, gerakan ini sah saja adanya. Tak ada yang dilanggar, ataupun tepat dinilai sebagai gerakan melawan pemerintah. Kampanye ini adalah eksperesi dari kritik atas pemerintah yang ada saat ini.

"Oleh karena itu, gerakan seperti ini tetap harus dilindungi, dipenuhi haknya, dan aparat kepolisian tidak bersikap membatasi kegiatan eksperai masyarakat. Bagi mereka yang tidak setuju pada gerakan ini, tentu juga memiliki hak untuk menyatakan sebaliknya," kata Ray Senin (27/8/2018).

"Menyatakan ekapersi ketidaksetujuan pada gerakan itu harus dilakukan juga dengan cara yang dialogis, tertib, dan sesuai aturan. Jika kritik dari mereka yang tidak setuju pada gerakan ini dianggap sering melakukan provokasi maka poin provokasinya dapat dilaporkan kepada pihak keamanan," lanjutnya.

Namun Ray mengingatkan gerakannya yang dihalang-halangi. Demokrasi membutuhkan dialektika. Oleh karena itu, peran dialektika ini harus teras ditumbuhkan.

Tentu saja, gerakan #gantipresiden2019 bukan tanpa kelemahan. Salah satunya adalah soal kata ganti presiden itu sendiri. Apakah maksudnya yang diganti orangnya ataulah sistemnya?" Ray mempertanyakan.

"Jika maksudnya ganti presiden adalah orang, maka tentunya gerakan ini harus menjawab apakah gantinya secara otomatis adalah Prabowo. Sebab, saat ini, hanya ada dua pasangan capres. Jika petahana diganti, yang tersedia adalah Prabowo," kata dia.

Uniknya, Ray mengungkap gerakan #gantipresiden tak pernah nyata-nyata menyatakan Prabowo sebagai calon pengganti presiden.

Maka, imbuhnya lagi, jika tak tersedia pengganti presiden petahana yang sekarang, tentu tak terlalu keliru memandang gerakan ini #gantipresiden itu bisa bermakna ganti sistem presidensial.

"Ke sistem apa? Tentu gerakan #gantipresidenlah yang sepatutnya menjawab. Apakah ke parlementer, otoritarianisme dan sebagainya. Ini salah satu poin yang perlu dijelaskan oleh gerakan ini," kata dia.

"Bukan saja demi menjaga salah paham, tapi juga bagian dari pendidikan politik itu juga. Atas semua hal ini, jalan dialoglah yang harus dan mesti dilalui," katanya lagi.