TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Pihak Istana, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Hal tersebut menyusul terpidana kasus pembunuhan pegiat HAM Munir Said Thalib, Pollycarpus Budihari Priyanto, telah dinyatakan bebas murni setelah divonis 14 tahun penjara.

‎"Semua hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, kalau ditemukan fakta dan novum (bukti) baru ya (pasti akan diusut)," ujar Pramono, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Menurut Pramono, Pollycarpus telah divonis bersalah serta telah dijatuhi hukuman oleh hakim‎ dan ketika sudah memasuki Ranah hukum, maka eksekutif tidak dapat melakukan intervensi dalam persoalan tersebut.

"‎Sehingga dengan demikian orang-orang harus menghormati proses hukum itu sendiri," ucap Pramono.

Politisi PDI Perjuangan itu pun menyatakan, proses hukuman Pollycarpus sudah berjalan sebelum pemerintahan sebelum Presiden Jokowi‎ menjabat.

"Artinya siapapun harus menghormati proses hukum yang ada, siapapun itu," kata Pramono.