Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menerima bantuan pembangunan rumah akibat terdampak gempa, dapat dimanfaatkan secara benar.

Baca: Closing Ceremony Asian Games 2018 Mendunia

"Pembagian bantuan yang diberikan pada sore ini sebanyak 5.293 rumah, ini agar saya titip, uang ini betul-betul dipakai untuk pembangunan rumah, itu prioritas utama," ujar Jokowi di Pemenang, Lombok Utara, NTB, Minggu (2/8/2018).

‎Jokowi menjelaskan, pembangunan rumah di Lombok harus sesuai arahan Kementerian PUPR, dimana kontruksi bangunannya harus tahan gempa.

"Tahun 1979 pernah mengalami hal seperti ini (gempa sama tahun 2018), artinya apa? Rumah-rumah yang dibangun, harus rumah tahan gempa, sehingga kalau ada gempa lagi, rumahnya tidak ada masalah," paparnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berpesan kepada masyarakat penerima bantuan pembangunan rumah, agar memanfaatkan secara benar karena dana yang diberikan merupakan uang negara.

"Ini uang negara, tetap ada pertangungjawabannya, jadi nanti tetap dicek, jadi rumah bener enggak?, nanti rumahnya enggak jadi, duitnya enggak ada, kemana uangnya, hati-hati, jangan dipakai yang lain-lain," ujar Jokowi yang disambut riuh masyarakat.

‎"Rumahnya enggak jadi, nanti punya sepeda motor baru, nah ini, enggak boleh, enggak bener," ucap Jokowi.

Untuk memastikan warga Lombok membangun rumah tahan gempa, ‎pemerintah telah mengirimkan 400 insinyur muda CPNS tahun 2017 untuk mendampingi masyarakat membangun rumah tahan gempa di Pulau Lombok.

"Mereka akan bersama-sama dengan ribuan fasilitator dan masyarakat untuk pembangunan dan perbaikan sekitar 74 ribu rumah yang rusak," ucapnya.

Jokowi pun menyampaikan, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk perbaikan ringan.

"Rumah-rumah untuk korban gempa di Lombok berupa RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), hasil inovasi Balitbang Kementerian PUPR, yang contohnya sudah berdiri di Lombok," kata Jokowi.

Adapun fasilitas publik, seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, puskesmas dan rumah sakit yang rusak, ‎Jokowi mengatakan, pemerintah akan perbaiki dan ditargetkan bisa kembali berfungsi pada Desember 2018.