Para delegasi ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) idealnya harus mampu menerima kritik dan masukan dari parlemen negara peserta lainnya. Ini penting untuk kemajuan AIPA sendiri.

Saling terbuka dan menerima kritik mestinya menjadi spirit dalam pengambilan keputusan di AIPA.

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Jon Erizal mengatakan, hidup berkomunitas di lingkungan AIPA harus bisa saling menerima penilaian dari parlemen lain, terutama ketika suatu negara sedang menghadapi persoalan yang menyita perhatian dunia.

“Seluruh peserta harusnya menyadari bahwa berkomunitas itu tidak saja bertukar pikiran, tapi juga harus saling menilai. Misalnya, kalau menilai Indonesia tentu tidak tepat delegasi Parlemen Indonesia sendiri yang menilai. Penilaian itu harus dari parlemen negara lain. Itu lebih objektif,” jelas Jon usai penutupan Sidang Umum AIPA ke-39 di Singapura, Kamis (06/9/2018).

Apa yang disampaikan Anggota F-PAN itu, sebetulnya diarahkan kepada delegasi Parlemen Myanmar yang tidak mau menerima penilaian dari parlemen negara lain.

Menurutnya, dalam konteks Rohingya, delegasi Myanmar tidak bisa memberi penilaian dari sudut pandangnya sendiri, karena sangat subjektif. Penilaian harus disampaikan parlemen lain dari sudut pandang yang berbeda.

“Masukan yang kurang baik dari parlemen lain bisa jadi bahan untuk meningkatkan kapasitas negara peserta. Mudah-mudahan ke depan, AIPA bisa memperhatikan sisi baik dan yang tidak baik dari suatu negara untuk dibicarakan,” harap politisi dapil Riau itu.(*)